Tokoh Adat Datangi Kantor Bupati TTU dan Ajukan Protes Keras

Advertisements

Batas Desa Oenbit – T’eba versi Bupati Ray Ditolak

“Penetapan dan Penegasan batas desa Oenbit Kecamatan Insana dan desa T’eba Kecamatan Biboki Tanpah, sangat merugikan kami”, kata tokoh adat Neonbeni, Benyamin Neonbeni.

Perwakilan Tokoh Adat Desa Oenbit mendatangi Kantor Bupati TTU ajukan protes

KEFAMENANU, HALAMANSEMBILAN.COM – Perwakilan tokoh adat Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendatangi kantor Bupati Timor Tengah Utara, Jumat (02/10/2020).

Saat mendatangi kantor Bupati TTU, para tokoh adat tidak menemui Bupati Raymundus Sau Fernandes. Mereka diterima Plt Sekda, Fransiskus Tilis.

Mereka menyampaikan sikap penolakan seluruh masyarakat Insana terkait penetapan dan penegasan batas Desa Oenbit Kecamatan Insana dan Desa T’eba Kecamatan Biboki Tanpah yang dibuat Pemkab TTU sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018, tertanggal 9 Januari 2018.

Menurut para tokoh adat, penetapan batas desa Oenbit dan desa T’eba sangat merugikan seluruh masyarakat Insana.

“Penetapan dan Penegasan batas desa Oenbit Kecamatan Insana dan desa T’eba Kecamatan Biboki Tanpah, sangat merugikan kami”, kata tokoh adat Neonbeni, Benyamin Neonbeni.

Sebagai warga masyarakat Desa Oenbit, Benyamin Neonbeni menjelaskan tidak pernah mempunyai masalah perbatasan wilayah administrasi pemerintahan dengan Kecamatan Biboki Tanpah.

“Kami dari desa Oenbit Kecamatan Insana tidak mempunyai masalah perbatasan wilayah administrasi pemerintahan dengan Kecamatan Biboki Tanpah yang baru terbentuk pada tahun 2007. Karena Kecamatan Biboki Tanpah merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Biboki Selatan yang dengan sendirinya memiliki wilayah pemerintahan yang berada di Kecamatan Biboki Selatan dengan batas – batas yang jelas, bukan mencopot wilayah kecamatan Insana di Desa Oenbit yang sudah memiliki batas wilayah administrasi pemerintah yang jelas sesuai ketentuan Undang-Undang,” jelasnya.

Bahkan, lanjut dia, Desa Oenbit yang terbentuk dari gabungan bekas ketemukungan Oemofa dan bekas ketemukungan Besnaen, Kefetoran Oelolok, Kerajaan Insana/Swapraja Insana yang sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun telah memiliki batas yang jelas dengan Kerajaan Biboki/Swapraja Biboki.

Neonbeni juga menyatakan menolak dengan tegas upaya pemerintah Kabupaten TTU untuk mencari dan menetapkan titik-titik batas baru di wilayah desa Oenbit tanpa sepengetahuan mereka dengan mempertimbangkan secara sepihak usulan dari oknum atau pihak tertentu yang merakayasa dan memutarbalikkan fakta dan kebenaran sejarah, adat istiadat, budaya disertai fitnahan-fitnahan untuk merampas tanah suku dan hak ulayat dari amaf-amaf Hitu Neten atau wilayah desa yang sudah mempunyai batas wilayah administrasi pemerintah tetap dan berlaku sah sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Diakui Benyamin, luas lahan yang diklaim masuk ke wilayah Desa T’eba diperkirakan mencapai 1.000 hektare lebih dan pihaknya pun baru mengetahui setelah mendapat copyan perbup tersebut dari kepala Desa T’eba.

“Sekitar seribu hektare dan mungkin lebih, karena yang diambil itu bisa sampai ke Kiupukan Insana, kami tidak setuju karena masuk juga tanah hak milik, tanah adat dan juga air pamali milik kami serta masyarakat di dusun satu masuk semua ke wilayah T’eba ” jelasnya.

Pengambilalihan wilayah dimaksud diantaranya, daerah persawahan Benkoko dan dataran Loe, sumber air keramat (Oekanaf) Suju Neonbeni di Naijalu’u dan daerah sekitarnya termasuk bendungan Benkoko, daerah perladangan Hene di sekitar Ekafalo yang semuanya merupakan potensi sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekarang ini dan dikuasai dengan hak adat sejak para leluhur mereka menempati wilayah tersebut ratusan tahun yang lalu hingga kini.

Demikian juga gunung batu Insaka (Faka Kanaf) Suku Tanouf tempat suku tersebut secara adat gantung kelewang dan tanpa tombak (Na boni in Suni ma Nateta in Auni) dan lokasi lainnya.

Benyamin berharap, bupati TTU selaku kepala daerah dapat meninjau kembali perbup tersebut, lantaran dinilai dapat merusak nilai historis batas wilayah tiga Swapraja yang telah ada sejak lama.

Ia juga mempertanyakan dasar pertimbangan pemerintah mengambilalih wilayah desa Oenbit Kecamatan Insana.

“Apa sebenarnya yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah, sehingga membiarkan pilar-pilar batas wilayah yang sudah ada dimusnahkan dan dengan begitu saja mengambil alih wilayah kami,” kata Benyamin Neonbeni.

Keempat tokoh adat perwakilan desa Oenbit Kecamatan Insana, menyayangkan sikap pemerintah daerah setempat yang sebelumnya tidak pernah mensosialisasikan tentang Perbup tersebut kepada masyarakat di desa Oenbit.

Ajukan Tuntutan Kepada Bupati TTU

Sesuai surat yang ditujukan kepada Bupati TTU bernomor 03/T.A/OBT/V/2020 tentang pemberlakuan Perbup TTU Nomor 5 Tahun 2018, tanggal 9 Januari 2018, para tokoh adat mewakili warga masyarakat Desa Oenbit Kecamatan Insana menyampaikan lima permintaan kepada bupati Raymundus Fernandes untuk segera ditindaklanjuti.

Pertama, Agar Bupati Timor Tengah Utara membatalkan dan meninjau kembali Peraturan Bupati Timor Tengah Utara tersebut yang sangat merugikan kami dan secara tegas memberlakukan tapal batas permanent antara Desa Oenbit Kecamatan Insana dan Desa T’eba Kecamatan Biboki Selatan dan desa-desa lainnya yang diwariskan oleh Pemerintah Swapraja Insana dan Pemerintah Swapraja Biboki kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang selama ini tidak merugikan siapapun dan pihak manapun. Sedangkan untuk Kecamatan Biboki Tanpah sudah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 8 Tahun 2007, tanggal 15 Maret 2007 pasal 15 ayat ( 1) menyangkut wilayah dan batas-batasnya.

Kedua, Bupati Timor Tengah Utara segera membangun kembali pilar-pilar tapal batas wilayah administrasi pemerintahan permanent yang sudah ada antara Desa Oenbit Kecamatan Insana dan desa T’eba Kecamatan Biboki Selatan/Kecamatan Biboki Tanpah dan Desa lainnya yang pada titik-titik batas tertentu pilarnya sudah dihancurkan dan dimusnahkan oleh oknum atau pihak tertentu yang tidak diketahui, tanpa merubah atau menggeser lokasinya untuk kepentingan seseorang atau pihak tertentu.

Selanjutnya kami minta kepada Bapak Bupati Timor Tengah Utara dan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memproses dan mengukuhkan tapal batas yang ada sebagai warisan dari Pemerintah Swapraja kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ketiga, Bupati Timor Tengah Utara segera memerintahkan kepala Desa T’eba untuk tidak melanjutkan pembukaan jalan baru dan penggusuran bekas lokasi tempat pilar batas dihancurkan dan menghentikan niatnya membangun Gapura Batas di Jembatan Haumalae pada saat ini sebelum masalah perbatasan wilayah dengan Kecamatan Biboki Tanpah sesuai Peraturan Bupati Timor Tengah Utara No. 5 Tahun 2018 ditinjau kembali untuk diselesaikan secara adil, benar dan tuntas.

Keempat, Bupati Timor Tengah Utara segera memindahkan dan memukimkan kembali Keluarga-keluarga dan penduduk Desa T’eba yang telah melakukan penyerobotan tanah di wilayah Desa Oenbit di sekitar tapal batas pilar I dan pilar II dan membangun rumahnya diatas tanah dan kebun milik warga masyarakat Desa Oenbit yang pada waktu itu sementara diolah dan memiliki Surat Keputusan (SK) hasil pelaksanaan proyek Landreform pada tahun 1965.

Para penyerobot tanah ini yang membuat ulah tanpa menghiraukan pilar batas yang ada dan mengklaim bahwa tanah yang mereka tempati dan wilayah yang ada mulai dari Gua Santa Maria sampai ke Jembatan Haumalae adalah wilayah Desa T’eba yang kemudian dinyatakan secara resmi oleh Tim Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai tanah sengketa yang harus dibagi dua tanpa mendengarkan protes secara langsung dari pihak Desa Oenbit dalam rapat tanggal 6 Juni 2006 di lantai 2 kantor Bupati Timor Tengah Utara dan protes tertulis dengan surat kami No. 02/T.A/OBT/XII/2006, tanggal 13 Juni 2006, Perihal Pernyataan tidak puas masyarakat Kelurahan
Oenbit, Kecamatan Insana.

Kelima, meminta kepada Bupati Timor Tengah Utara dan Kapolres Timor Tengah Utara, agar apabila penghancuran dan pemusnahan pilar-pilar batas permanent itu adalah perbuatan melawan hukum, main hakim sendiri, merongrong kepemimpinan dan kewenangan Bupati Timor Tengah Utara dan/atau Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang telah bersusah payah bersama pihak Keamanan menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat diseluruh wilayah kabupaten TTU, membuat batas wilayah antar desa dan kecamatan menjadi kabur, yang dapat menimbulkan sengketa perbatasan, mengadu domba masyarakat untuk berperang dan saling menyerang untuk mempertahankan wilayah masing-masing yang sudah pasti akan menimbulkan kerugian, penderitaan dan banyak menelan korban jiwa antara kedua belah pihak. Supaya diusut sampai tuntas untuk diketahui pelakunya, apa motifnya dan lain sebagainya dan selanjutnya diproses sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. (jude)

Editor: Jude Lorenzo Taolin

Advertisements

Advertisements

Advertisements