Suka Buat Gaduh Jelang Pilkada, Fraksi DPRD Minta Penjelasan Bupati TTU

Advertisements

Adapun isu krusial yang dipertanyakan sejumlah fraksi yaitu program rumah berdikari, mutasi ASN, gaji guru honorer yang belum dibayar, rendahnya realisasi target PAD 2020, belanja hibah, dan soal Nomor Kode 22 Desa.

Gedung DPRD TTU

KEFAMENANU, HALAMANSEMBILAN.COM – Mayoritas Fraksi di DPRD TTU meminta penjelasan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt, atas pelanggaran dalam praktek pelayanan administrasi kepemerintahan dan pelayanan pembangunan yang menimbulkan kegaduhan dan berbuah protes dari masyarakat.

Permintaan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD TTU Jumat (13/11/2020) dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi Atas Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Terhadap Rancangan APBD Kabupaten TTU TA 2021.

Adapun isu krusial yang dipertanyakan sejumlah fraksi yaitu program rumah berdikari, mutasi ASN, gaji guru honorer yang belum dibayar, rendahnya realisasi target PAD 2020, belanja hibah, dan soal Nomor Kode 22 Desa.

Fraksi AMPERA mengingatkan Bupati TTU agar pemerintah tidak menciptakan kegaduhan dengan kebijakan-kebijakan kontraproduktif yang bertentangan dengan ketentuan hukum atas tenaga kontrak daerah di mana sebagian diberikan SK dan sebagiannya lagi tidak diberikan SK.

“Serta mutasi ASN yang dilakukan di akhir masa jabatan yang menabrak aturan sebagaimana diamanatkan dalam UU No 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat (2) yang berbunyi gubenur atau wakil gubernur bupati atau wakil bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri,” tulis Fraksi AMPERA.

Fraksi Hanura dalam pemandangan umumnya mempertanyakan ke Pemerintah Kabupaten TTU mengapa ketika memasuki tahun politik pemerintah selalu saja melakukan mutasi dan menonjobkan para ASN dan para sekretaris desa tanpa melalui mekanisme yang ada dan tanpa alasan yang jelas.

Fraksi Hanura juga meminta data lengkap program bedah rumah tidak layak huni sebanyak 25 desa dan dan dari APBD 2020 sebanyak 45 desa.

“Sebab program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah. Fraksi meminta data berupa SK penetapan desa, banyaknya rumah di setiap desa serta progresnya per bulan November 2020,” tulis Fraksi Hanura.

Fraksi Indonesia Sejahtera melalui ketuanya Marianus L Manark menuding bupati TTU tidak serius untuk mengupayakan peningkatan PAD .Hal ini tergambar dari terget PAD tahun 2020 Rp 63.940.847.450.,52 lebih tinggi dari target PAD 2021 hanya sebsar Rp 59.713.279.488. Penuruan target PAD ini juga mendapat sorotan dari seluruh fraksi.

Fraksi Gerindra ,Fabianus Alisiono mengingatkan pimpinan OPD untuk mengingatkan seluruh staf agar tidak terlibat dalam politik praktis dalam mendukung paket tertentu pada Pilkada 9 Desember 2020.

“Karena bertentangan dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN,” tulis Fabianus dalam pemandangan umum fraksinya.

Fraksi Gerindra juga mempertanyakan sejumlah tenaga kontrak pada sekretariat DPRD TTU yang belum mendapat SK pengangkatannya.

Berikutnya Fraksi PKB dalam pemandangan umum frkasi yang dibacakan Theodorus Tahoni mendesak bupati TTU untuk menyajikan data lengkap laporan realisasi penggunaan dana covid 19, seperti total anggaran, realisasi belanja dan kebutuhan belanja apa saja yang dibelanjakan serta sisa anggaran yang belum terpakai. Dan apa rencana pemerintah selanjutnya terhadap sisa anggaran covid 19 dengan waktu tersisa 1,6 bulan.

Frkasi PKB meminta data dan tindak lanjut temua bpk RI perwakilan NTT sebagaimana termut dalam lho BPK serta tertib dalam mengelola keuangan pada masing masing OPD .

Terakhir Fraksi Golkar mendesak Bupati TTU menjelaskan detail belanja hibah sebesar Rp 4 milyar.

“Dana hibah itu meliputi komponen komponen belanja apa saja dan sasaran utamanya untuk apa, siapa dan dimana lokasinya,” tanya Fraksi Golkar. (jude)

Editor: Jude Lorenzo Taolin

Advertisements

Advertisements

Advertisements