Soal Pesta dan Jogetan Heboh Pejabat, Kelompok Cipayung Desak Gubernur NTT Minta Maaf

Advertisements

“Karena itu Kelompok Cipayung Kota Kupang mendesak Gubernur NTT meminta maaf. Jika dalam waktu 2×24 jam tuntutan Kelompok Cipayung tidak digubris, akan ada aksi selanjutnya,” tandas Eduard Nautu.

Foto bersama Ketua Cabang GMKI Kupang Eduard Nautu, Ketua Cabang HMI Kupang Ibnu HJ.M.K. Tokan, Ketua Cabang PMII Kupang Ikwan Syahar di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kupang, NTT, Selasa (31/08/21).

KUPANG, HALAMANSEMBILAN.COM – Kelompok Cipayung Kota Kupang mendesak Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Victor B Laiskodat agar segera meminta maaf kepada masyarakat.

Permintaan maaf harus segera disampaikan dalam batas waktu 2 x 24 jam. Jika tidak digubris, akan diambil langkah selanjutnya.

Desakan ini disampaikan menyikapi peristiwa dugaan pesta dan joget heboh para pejabat yang menimbulkan kerumunan di Pantai Otan, Pulau Semau, Jumat (27/8/2021) sore.

Demikian bunyi salah satu butir dari empat tuntutan Kelompok Cipayung Kupang, yang disampaikan ketika menggelar jumpa pers di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kupang, NTT. Selasa (31/08/21).

BACA BERITA TERKAIT: Pejabat Pesta dan Joget di Tepi Pantai, Wagub NTT: itu Bukan Pesta

Hadir dalam konferensi pers tersebut diantaranya, Ketua Cabang GMKI Kupang Eduard Nautu, Ketua Cabang HMI Kupang Ibnu HJ.M.K. Tokan, Ketua Cabang PMII Kupang Ikwan Syahar.

Di hadapan para wartawan, Ketua Cabang GMKI Kupang, Eduard Nautu menegaskan Kelompok Cipayung merasa resah dan gelisah terhadap integritas pemerintah serta ketidakonsistensi dalam hal pernyataan dan tindakan.

Akibatnya masyarakat seperti terjebak dalam polemik yang meresahkan dan merasa diperlakukan tidak adil oleh pemimpinnya.

“Karena itu Kelompok Cipayung Kota Kupang mendesak Gubernur NTT meminta maaf. Jika dalam waktu 2×24 jam tuntutan Kelompok Cipayung tidak digubris, akan ada aksi selanjutnya,” tandas Eduard Nautu.

Berikut bunyi lengkap dari 4 tuntutan Kelompok Cipayung, yang dibacakan Ketua Cabang PMII Kupang, Ikwan Syahar, di hadapan wartawan.

1. Mendesak Pemerintah Daerah untuk segera mungkin membatalkan pemberlakuan kebijakan PPKM sekaligus menghapus biaya rapid test di Provinsi Nusa Tenggara Timur

BACA JUGA:  PRESTASI BURUK - Budidaya Ikan Kerapu Telan Dana Rp 7,8 Miliar Saat Panen Cuma Dapat Rp 78,6 Juta

2. Mendesak Gubernur NTT sesegra mungkin meminta maaf kepada masyarakat NTT dan mengklarifikasi masalah yang terjadi di Desa Otan, Pulau Semau, Kabupaten Kupang dalam kurun waktu 2×24 jam

3. Mendesak Kepolisian Daerah NTT untuk segera mungkin menindaklanjuti pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Pulau Semau sesuai pasal : 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 216 KUHP Ayat 1, Pasal 14 UU Nomor 04 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, dan PERGUB NTT Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Tata Normal Baru Provinsi NTT

4. Apabila poin-poin tuntutan ini tidak di tindak lanjuti dalam kurun waktu 2×24 maka kami akan mengambil langkah-langkah selanjutnya. (k-1)

Editor: ade

Advertisements

Advertisements