Secara Diam-Diam Pemkab TTU Rubah Perbup Tentang APBD 2019 Sebanyak 6 Kali

Advertisements

Termasuk Rekayasa Input Data SIMDA Tanpa Diketahui DPRD TTU

“Mungkin di Indonesia cuma terjadi saja di Kabupaten TTU. Pejabat di Pemkab TTU pikir auditor BPK RI itu orang bodoh kah, jadi segampang itu mereka coba sulap-menyulap angka dalam APBD 2019. Ternyata ketahuan. Aduh, malunya itu Bung, se-Indonesia pada tahu,” jelas Ketua Garda Kabupaten TTU, Paulus Bau Modok, S.E, mengomentari temuan BPK RI Perwakilan NTT tersebut, saat ditemui wartawan di Kantor Kejaksaan Negeri TTU, Kamis (30/7/2020) siang.

KEFAMENANU, HALAMANSEMBILAN.COM – Auditor BPK RI Perwakilan NTT menemukan fakta mengejutkan. Yaitu secara diam-diam dan tanpa diketahui DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Pemkab TTU merubah isi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 72 Tahun 2018 tentang penjabaran APBD 2019 sebanyak 6 kali.

Bahkan dalam bulan April 2019 terjadi dua kali perubahan perbup tersebut. Hingga tutup tahun anggaran 2019, perubahan perbup itu tidak pernah disidangkan di DPRD TTU sehingga APBD Perubahan 2019 itu tidak pernah dibuatkan peraturan daerah (perda).

“Mungkin di Indonesia cuma terjadi saja di Kabupaten TTU. Pejabat di Pemkab TTU pikir auditor BPK RI itu orang bodoh kah, jadi segampang itu mereka coba sulap-menyulap angka dalam APBD 2019. Ternyata ketahuan. Aduh, malunya itu Bung, se-Indonesia pada tahu,” jelas Ketua Garda Kabupaten TTU, Paulus Bau Modok, S.E, mengomentari temuan BPK RI Perwakilan NTT tersebut, saat ditemui wartawan di Kantor Kejaksaan Negeri TTU, Kamis (30/7/2020) siang.

Lalu bagaimana kronologi kasus ‘sulap-menyulap’ Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten TTU TA 2019 itu terjadi? Fakta ini diungkapkan secara jelas dan rinci dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2019Nomor: 85.b/LHP/XIX.KUP/07/2020 Tanggal 7 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Amin Adab Bangun, S.E, M.Si, Ak., CA sebagai Wakil Penanggungjawab Pemeriksa.

Pemkab TTU pada tahun 2019 telah menetapkan APBD 2019 sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten TTU Nomor 7 Tahun 2018 pada tanggal 28 Desember 2018 dan pada tanggal yang sama APBD tersebut telah dijabarkan dengan Peraturan Bupati ( Perbup) TTU Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD TA 2019.

Namun dalam rentang waktu Januari – Desember 2019, secara diam-diam, Pemkab TTU telah merubah sampai enam kali Perbup TTU Nomor 72 Tahun 2018 tentang penjabaran APBD TA 2019.

Rinciannya sebagai berikut. Pertama, Perbup No 20 Tahun 2019 tanggal 4 April 2019 tujuannya untuk pengurangan angka anggaran belanja daerah. Kedua, masih di bulan April, dirubah lagi menjadi Perbup Nomor 22 Tahun 2019 tanggal 24 April 2019 dengan tujuan penambangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi dalam satu bulan terjadi dua kali perubahan Perbup. Ketiga, dirubah lagi menjadi Perbup Nomor 27 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 dengan tujuan penambahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Selanjutnya keempat, pada bulan Juli 2019, dirubah lagi menjadi Perbup Nomor 22 Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan tujuan penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta pergeseran Anggaran Jenis Belanja.
Kelima, pada bulan Oktober 2019 dirubah lagi menjadi Perbup Nomor 27 Tahun 2019 tanggal 25 oktober 2019 dengan tujuan penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Dan keenam, di akhir tahun 2019, dirubah lagi menjadi Perbup Nomor 141 Tahun 2019 tertanggal 16 Desember 2019, dengan tujuan penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta pergeseran Anggaran Jenis Belanja. Jadi perubahan APBD 2019 itu ditetapkan dengan peraturan bupati dan bukan dengan peraturan daerah (perda).

Usai penetapan Perbup Nomor 141 Tahun 2019 tentang perubahan APBD 2019, Bupati TTU dan stafnya mencoba menginput data perubahan APBD 2019 itu ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

Namun upaya input data itu gagal karena aplikasi SIMDA cuma disetting untuk menerima data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah diperdakan, bukan data APBD dari hasil peraturan bupati (Perbup). Lalu staf di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten TTU ‘mengakali’ dengan merubah perbup itu ‘menjadi perda’ supaya bisa diinput.

Namun dalam pemeriksaan auditor dengan melakukan uji petik terhadap dokumen anggaran, upaya mengakali dan menipu aplikasi SIMDA itu dapat diketahui oleh auditor.

Upaya sulap-menyulap perubahan APBD 2019 ini juga berdampak kepada realisasi anggaran tidak sesuai dengan fisik di lapangan. Yaitu terjadi pelampauian realisasi belanja seluruhnya senilai Rp 14.237.210.474,00 yaitu atas Belanja Pegawai Langsung senilai Rp 11.598.039.134,00; Belanja Bantuan Sosial senilai Rp 1.415.000.000,00 dan Belanja Hibah senilai Rp 1.224.171.340.

Dan upaya sulap-menyulap APBD 2019 itu melanggar beberapa aturan perundang-undangan sebagai berikut. Pertama, melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kedua, melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 388 Tahun 2018 Tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Point IV Teknis Penyusunan APBD. (jude)

Editor: Jude Lorenzo Taolin

Advertisements

Advertisements

Advertisements