RESMI! – Mahasiswa NTT di Jakarta Laporkan Kapolda NTT ke Propam Polri

Advertisements

Ketua Umum GEMA NTT Jakarta, Ismail Nur Lamba, menjelaskan Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif dilaporkan terkait kelalaian dalam mencegah kerumunan yang terjadi pada kegiatan pesta viral Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Desa Otan, Pulau Semau, Kabupaten Kupang.

Ketua Umum GEMA NTT Jakarta, Ismail Nur Lamba,

JAKARTA, HALAMANSEMBILAN.COM – Usai melaporkan Gubernur NTT, Victor B Laiskodat ke Polda NTT, Kamis (2/9/2021), kini giliran Kapolda NTT, Irjen Pol Lotharia Latif dilaporkan mahasiswa ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam Polri) di Jakarta, Senin (6/9/2021).

Kedua pejabat ini dilaporkan ke alat penegak hukum terkait kerumunan pada pesta viral dan jogetan heboh di Pantai Otan, Pulau Semau, Kabupaten Kupang, Jumat, 27 Agustus 2021 lalu.

Laporan resmi terhadap Kapolda NTT ke Propam Polri di Jakarta, disampaikan kelompok mahasiswa asal NTT di Jakarta, yang menamai dirinya Gerakan Mahasiswa Nusa Tenggara Timur (GEMA NTT).

Laporan itu sudah diterima oleh Bagian Pelayanan Pengaduan Propam Polri, yang dibuktikan dengan dokumen surat bernomor: Spsp2/3111/XI/2021/Bagyanduan, tertanggal 2 September 2021.

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT) Irjen Pol Lotharia Latif dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri oleh Gerakan Mahasiswa Nusa Tenggara Timur (GEMA NTT) Jakarta terkait soal kerumunan pada pesta viral di Semau kabupaten Kupang-NTT, Jumat, 27 Agustus 2021.

Dalam siaran pers yang diterima wartawan, Ketua Umum GEMA NTT Jakarta, Ismail Nur Lamba, menjelaskan Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif dilaporkan terkait kelalaian dalam mencegah kerumunan yang terjadi pada kegiatan pesta viral Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Desa Otan, Pulau Semau, Kabupaten Kupang.

Yang sangat disayangkan, pesta viral dan jogetan heboh di Pantai Otan, itu digelar para pejabat Bank NTT dan dihadiri hampir semua bupati/walikota se-NTT, di tengah pemberlakuan PPKM Level 4 di Provinsi NTT.

BACA JUGA:  Victor Riwu Tinggalkan Rumah Sakit, Dokter Wajibkan Kontrol ke Poli Jantung

Menurut Ismail, Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif melanggar UU sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 9 junto Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

“Kapolri mengintruksikan seluruh jajarannya mencegah kerumunan. Tetapi, Kapolda NTT malah lalai mencegah kerumunan. Karena itu Kapolda NTT harus bertanggung jawab,” tegas Ismail.

Selain itu, terang Ismail Nur Lamba, kelalaian Kapolda NTT, telah menciderai Intruksi Presiden No 6 Tahun 2020 pada diktum kedua angka 5 yang tegas menjadikan TNI dan Polri sebagai pilar ke empat dalam pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19.

“Jelas menurut kita ini sudah menciderai amanah Polri sebagai pilar keempat terhadap pengendalian dan pencegahan wabah Covid-19,” tukasnya.

Hal lain lagi, beber mahasiswa Universitas Indraprasta (PGRI) Jakarta ini, Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif secara terang benderang gagal menjalankan PP No 52 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Indonesia Negara Republik Indonesia dan PP No 2 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, di antaranya Pasal 4 huruf (f), junto Pasal 6.

Karena itu GEMA NTT mendesak Kapolri harus tegas melihat kasus pesta viral di Semau-NTT. Kasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi pada Polda Metro Jaya dan Polda Jabar tahun Lalu pada kerumunan yang disebabkan oleh kasus Rizieq Shihab.

“Kasus ini bukan hal yang luar biasa kok. Mengingat, pencopotan jabatan petinggi kepolisian yang lalai dalam tugas mencegah penularan Covid-19, pernah dilakukan Kapolri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana tahun lalu,” katanya.

Ismail berharap laporan yang dilayangkan ke Propam dapat ditindaklanjuti dengan serius.

Petugas yang menerima laporan GEMA NTT, lanjut Ismail, telah memastikan bahwa surat pengaduan itu akan ditindaklanjuti dalam waktu paling lama 25 hari.

BACA JUGA:  Didemo Sampai Sore, Akhirnya Kapolda NTT Bersedia Terima Laporan Polisi Kelompok Cipayung Plus

“Kita lihat saja tindak lanjutnya sampai mana. Jika tidak ada tindak lanjut oleh Propam Polri di Jakarta, maka kami akan menempuh dengan cara kami sendiri, yakni dengan cara-cara mahasiswa,” ancam Ketua Umum GEMA NTT Jakarta. (*/k-1)

Editor: Ade

Advertisements

Advertisements