Pengurus Besar PGRI Tolak Wacana Buka Sekolah di Tengah Pandemi Covid-19

Advertisements

“Sekali lagi jangan spekulasi tanggal 15 Juni 2020 atau bulan Juli saat dimulai tahun ajaran baru, anak disuruh masuk sekolah. Kami tolak rencana itu. Nilai seorang anak saat ini adalah nilai keselamatannya, bukan hak belajarnya,” tandas Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Nurullah Koswara.

JAKARTA, HALAMANSEMBILAN.COM – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merespon wacana penerapan New normal dan wacana siswa masuk sekolah yang akan di berlakukan pemerintah. Organisasi para guru terbesar di Indonesia ini menolak tegas rencana pemerintah membuka sekolah-sekolah di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Nurullah Koswara mengatakan, new normal tidak terlalu bermasalah pada aspek layanan publik, pemerintahan, dan ekonomi, di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda.

Namun menurut dia new normal di dunia pendidikan, tidak mudah dan harus ditolak sampai situasi benar-benar normal.

“Dunia layanan publik bidang pemerintahan, ekonomi, ibadah dan industri yang melibatkan orang dewasa, silakan di new normal. Bidang pendidikan yang melibatkan anak didik, tunggu dulu! Saya lebih setuju anak tetap di rumah dengan pola daring yang diperbaiki. Harus ada pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang lebih efektif, minimal sampai Desember,” tutur Dudung seperti dilansir dari JPNN.com, Selasa (26/5/2020).

Menurut Dudung, Kemendikbud, para pakar pendidikan, organisasi profesi, praktisi pendidikan terpilih harus segera mengadakan rembuk nasional terbatas atau FDG istimewa.

“Pemerintah jangan mengorbankan anak didik untuk masuk sekolah. Ingat pesan SRA (Sekolah Ramah anak). Tidak ada spekulasi kesehatan untuk anak didik. Penerapan prosedur kesehatan, shift belajar, mengurangi jam belajar dan segala ikhtiar di luar rumah tidak akan efektif. Anak akan berkerumun dan melintasi sejumlah ruang publik,” tegasnya.

Lanjut Dudung, new normal kenakan pada orang dewasa terkait upaya menghidupkan layanan publik, ekonomi, peribadatan dan kepentingan strategis lainnya.

Namun anak didik harus dijaga bersama di tempat paling aman bagi dirinya.

Bahkan ada pola homeschooling dan pendidikan virtual. Nah, pola pendidikan seperti ini yang harus diduplikasi sesuai kondisi wabah.

“Sekali lagi jangan spekulasi tanggal 15 Juni 2020 atau bulan Juli saat dimulai tahun ajaran baru, anak disuruh masuk sekolah. Kami tolak rencana itu. Nilai seorang anak saat ini adalah nilai keselamatannya, bukan hak belajarnya,” ucapnya.

Kepentingan kesehatan anak adalah utama. Belajar adalah kepentingan lanjutan yang bisa direkayasa tanpa harus berspekulasi “mendampingkan” anak dengan Covid-19.

“Tidak ada pola “mendamaikan anak dengan corona” apa pun namanya! Dalam bahasa iklan, Buat Anak Kok Coba-coba,” tukasnya mengingatkan.

Sebelumnya diketahui, sejumlah pihak sudah menyatakan menolak jika anak masuk sekolah dalam waktu dekat, antara lain Kemen PPPA, Kemenkes, KPAI, Forum Orang Tua Siswa Bandung, serta para guru.

Bila dilakukan shift pun tetap tidak bisa lepas dari kepadatan, kerumunan siswa.

“Jangan sampai masuk sekolah justru menjadikan sekolah sebagai klaster baru, media pemaparan Covid-19 pada anak didik,” ujar Dudung Kamis (28/5/2020). (k-0)

Editor: Julianus Akoit

Advertisements

Advertisements

Advertisements