Pengacara ‘Kang Asep Van Ropes’ Desak Kapolri Periksa Kompol Sulabessy

Advertisements

Tetapi, lanjut Tommy, Kompol Sulabessy lebih sibuk mengurus upaya kriminalisasi terhadap kliennya daripada mengurus penanganan kasus pencurian brankas itu sehingga berjalan tersendat-sendat.

KUPANG, HALAMANSEMBILAN.COM – Tommy Michael Dirgantara Jacob, S.H, kuasa hukum dari Stefanus Jefons alias Kang Asep Van Ropes mendesak Kapolri untuk segera memeriksa mantan Kapolsek Maulafa, Kompol Margaritha Sulabessy, S.Sos

Pasalnya, Kompol Sulabessy diduga keras telah melakukan upaya kriminalisasi terhadap kliennya. Dugaan itu terjadi hanya karena kliennya telah mengkritik kinerja Kompol Sulabessy yang buruk dalam penanganan kasus pencurian brankas di Balai Diklat Provinsi NTT tahun 2010 dan tahun 2018.

Padahal, lanjut Tommy, kritikan kliennya terhadap penanganan kasus pencurian brankas itu, bertujuan agar Kompol Sulabessy dan anak buahnya segera terpacu untuk menuntaskan penyelidikan kasus tersebut.

Tommy menjelaskan pemerintah sangat mengapresiasi peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BACA JUGA: Hina Kapolsek Maulafa Bilang ‘Baingao’ dan ‘Buta Knop’, Kang Asep Diperkarakan

BACA JUGA: RESMI! Hina Kapolsek Maulafa Bilang ‘Baingao’ dan ‘Buta Knop’, Kang Asep Jadi Tersangka dan Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap

Dalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.” Dan pasal 2 ayat (2) huruf a berbunyi, “Hak menaati, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.“

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) huruf d berbunyi “Hak untuk memperoleh Jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum”. Dan pasal 2 ayat (2) huruf e berbunyi, “Hak untuk memperoleh pelindungan hukum.”

Tetapi, lanjut Tommy, Kompol Sulabessy lebih sibuk mengurus upaya kriminalisasi terhadap kliennya daripada mengurus penanganan kasus pencurian brankas itu sehingga berjalan tersendat-sendat.

“Karena itu kami merasa keberatan terkait upaya kriminalisasi oleh mantan Kapolsek Maulafa dengan menggunakan pasal UU ITE terhadap klien kami sehingga diperiksa oleh bagian khusus Cyber Polda NTT,” tulis Tommy Jacob dalam suratnya.

Ia juga meminta Kapolri agar kasus pencurian brankas yang terjadi di Balai Diklat Provinsi NTT itu diusut sampai tuntas sebab telah merugikan keuangan negara. Apalagi pencurian itu dilakukan sampai dua kali, yaitu tahun 2010 dan tahun 2018.

“Sebab selama menjabat sebagai Kapolsek Maulafa, kasus ini belum dituntaskan,” demikian alasan Tommy Jacob, dalam suratnya kepada Kapolri di Jakarta.

Informasi yang diperoleh wartawan menyebutkan, kasus ini sebenarnya adalah tindak pidana korupsi keuangan di Balai Diklat NTT. Kemudian dibuat sandiwara seolah-olah terjadi pencurian brankas sehingga menimbulkan kerugian. Pelakunya diduga kuat orang dalam. (k-1)

Editor: Julianus Akoit

Advertisements

Advertisements

Advertisements