Pejabat Pesta dan Joget di Tepi Pantai, Wagub NTT: itu Bukan Pesta

Advertisements

“Itu bukan pesta. Dan memang tidak ada pesta di sana. Itu acara kepemerintahan. Saya pulang lebih awal ke Kupang,” bantah Wagub NTT, Josef Nae Soi.

Sebagian pejabat, staf kepemerintahan Pemprov NTT dan Pemkot Kupang tampak mengikuti acara pesta di tepi Pantai Otan, Pulau Semau, Jumat (27/8/2021). Foto: Istimewa

KUPANG, HALAMANSEMBILAN.COM – Hari Jumat (27/8/2021) hingga sekarang, masih beredar sejumlah foto dan scene video pendek di medsos dan menjadi viral. Isi gambar tentang pesta joget yang digelar di tepi sebuah pantai, di sore hari yang sangat romantis.

Ada musik berdentang keras, panggung besar, aneka lampu warna-warni, meja dan kursi berbalut kain putih. Ada bupati yang bernyanyi di atas panggung, sebagaian berjoget nyaris berjingkarak-jingkrak mengikuti alunan musik.

Pesta ini dihadiri Gubernur NTT, Victor B Laiskodat, Wagub NTT Josef Nae Soi, serta hampir semua bupati se-NTT.

Pestanya digelar di tepi Pantai Otan, Desa Otan, Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Hadir juga beberapa pejabat Bank NTT dan staf, serta beberapa kepala dinas dari instansi terkait di Pemprov NTT maupun Pemkot Kupang.

Rilis yang diperoleh dari Pemprov NTT menyebutkan kegiatan digelar dalam rangka acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota Se-NTT.

“Itu bukan pesta. Dan memang tidak ada pesta di sana. Itu acara kepemerintahan. Saya pulang lebih awal ke Kupang,” bantah Wagub NTT, Josef Nae Soi.

Ia tidak merinci apakah acara itu sudah mendapat izin dari Tim Gugus Penanganan dan Pencegahan Covid-19. Dan apakah peserta yang hadir mengikuti dan taat prokes.

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus,  dalam pesan rilisnya menegaskan Gubernur NTT dan stafnya telah terang-terangan mempertontonkan sikap insubordinasi atau pembangkangan kepada pemerintah pusat.

Selain itu Gubernur NTT secara sadar dan mau melangkahi instruksinya sendiri tentang larangan melakukan kegiatan yang berpotensi terjadinya kerumunan.

BACA JUGA:  Melahirkan Pas di Hari Ultahnya, Pegawai Honor Ini Malah Bunuh Bayinya

“Gubernur NTT juga dapat dikatakan melukai rasa keadilan publik. Menyuruh rakyat taat prokes tapi Gubernur NTT dan stafnya sendiri tanpa merasa bersalah melanggar instruksi tersebut. Bahkan pakai acara pesta dan joget-joget,” kritik Petrus.

Membangkang kepada pemerintah pusat terkait pencegahan Covid-19, menurut Petrus dapat dipidanakan. Dan itu ada rujukan dan dasar hukumnya.

“Karena itu saya minta Kapolda NTT periksa Gubernur NTT, para bupati/walikota serta para pejabat Bank NTT,” pinta Petrus Selestinus.

Pengamat hukum Unwira Kupang,  Michael Feka, menyebut perilaku Gubernur NTT dan para bupati/walikota SE-NTT sebagai tanda pejabat tidak memiliki sense of crisis atas pandemi Covid-19 yang kini dihadapi rakyat dengan susah payah.

“Hukum yang baik dan layak dipercaya apabila pemimpin menunjukkan teladan dan ketaatan. Jika pemimpin melanggar sendiri aturan yang dibuat, maka rakyat berontak dan tidak percaya lagi kepada pemimpin dan hukum itu sendiri,” kritik Feka.

Ia menegaskan sangat setuju desakan publik agar Gubernur NTT diperiksa polisi. Biar rakyat merasa diperlakukan adil di depan hukum.  (*/k-1)

Editor: ade

Advertisements

 

 

 

Advertisements