OPINI: Pemimpin dan Kebijakan Pemerataan Pembangunan

Advertisements

 Catatan awal untuk Bapak Bupati Manggarai Timur

Oleh Andy Denatalis; Mahasiswa STFK Ledalero

Selain itu, infrastruktur yang dibangun tidak boleh asal-asalan atau sekadar formalitas penyelesaian kebijakan, sehingga hasilnya pun kurang maksimal atau mandek di tengah jalan. Akan tetapi, infrastruktur yang dibangun harus mengutamakan fungsi, kualitas, dan ketepatan waktu, sehingga dapat mengayomi kebutuhan masyarakat secara adil. Pemerintah dengan segala kemampuannya harus mengarahkan kebijakan pembangunan pada kesejahteraan masyarakat umum.

Secara historis Kabupaten Manggarai Timur merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai, tepatnya pada tanggal 17 juli 2007. Wacana pembentukan Kabupaten Manggarai Timur sudah berlangsung sejak tahun 1986, berbagai elemen masyarakat saat itu berjuang agar Kabupaten Manggarai yang begitu luas dibagi menjadi tiga yakni Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Tengah, dan Kabupaten Manggarai Timur. Pemekaran wilayah Manggarai ini didasari oleh keinginan untuk memaksimalkan pemerataan pembangunan, baik pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun infrastruktur publik demi kesejahteraan masyarakat.

 Namun, tak dapat disangkal bahwa pemerataan pembangunan masih terhambat dan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat pun belum maksimal. Kabupaten Manggarai Timur pada Jumat, 8 Mei 2020 ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu dari 62 daerah tertinggal di Indonesia (Tribunnews.com, 11 Mei 2020). Hal ini menjadi gugatan serius bagi kebijakan pemerintah daerah terkait proses pembangunan. Peraturan Presiden (Perpres) nomor 63 tahun 2020 terkait penetapan daerah tertinggal 2020-2024, merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam menelaah secara lebih intensif permasalahan daerah tertinggal. Penetapan tersebut diukur melalui beberapa kriteria mendasar yakni sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan, dan aksesibilitas. Dalam tulisan ini, penulis tidak berniat untuk mengkritik berbagai program pemerintah, tetapi memberikan masukan terhadap pemerintah terkait tugasnya sebagai pemimpin.

Pemimpin yang Berintegritas

Dalam sejarah perkembangan sosial kemasyarakatan, pemimpin menjadi faktor penentu keberhasilan proses pembangunan sebuah daerah. Kehadiran seorang pemimpin dalam sebuah sistem pemerintahan harus mampu menyatukan aspirasi dan memperjuangkan cita-cita luhur yang ingin dicapai bersama masyarakat. Pemimpin yang kapabel tentunya mampu menghantar masyarakat yang dipimpinnya menuju perubahan dan kemajuan.

Berkaitan dengan kepemimpinan, Aristoteles dalam pemikirannya menjelaskan bahwa aristokrasi merupakan konstitusi ideal. Dalam situasi ketiadaan aristokrasi, kehadiran sistem pemerintahan konstitusional di mana pemimpinya berasal dari kelas menengah menjadi pilihan utama (Keladu Koten, 2010:190). Aristoteles mengemukakan sekurang-kurangnya ada dua alasan mendasar sistem konstitusional atau politeia sebagai yang ideal. Pertama, model tersebut sangat mengutamakan kebijaksanaan kolektif di mana setiap individu yang memiliki kebajikan dan kebijaksanaan praktis dapat memberikan kontribusi yang sama kepada kelompok. Kedua, kepemimpinan tersebut menuntut adanya pendidikan dan latihan. Kedua alasan mendasar di atas mendasari ide bahwa pemimpin yang dibutuhkan untuk membangun kesejahteraan sebuah wilayah atau negara bukan saja pemimpin yang ahli menciptakan kebijakan melainkan juga bijaksana dalam mempertimbangkan berbagai kebijakan agar sesuai dengan persoalan konkret dan mendesak dalam masyarakat.

Aksesibilitas Penunjang Pembangunan yang Merata

Pemerataan pembangunan daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan pelbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, melalui pemetaan infrastruktur publik sebagai upaya dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat (Kartasasminta, 2003:24).  Proses pemerataan pembangunan meliputi tiga upaya besar yakni pertama, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan prasarana dan pemerataan fasilitas umum dan sosial dalam suatu daerah harus menjadi skala prioritas.

Secara umum proses pembangunan di Manggarai Timur belum memenuhi tiga upaya besar di atas. Daerah pedesaan sering mengalami hambatan dalam perkembangan, sedangkan daerah perkotaan cenderung menjadi sasaran dari segala kebijakan pemerintah. Contoh konkretnya adalah aksesibilitas (pembuatan jalan raya) dan pembangunan infrastruktur yang belum maksimal. Padahal, aksesibilitas menjadi penunjang utama pemerataan pembangunan dan pendukung usaha masyarakat. Antara daerah perkotaan dan pedesaan terdapat keterkaitan yang sangat jelas dalam proses pemenuhan bahan pokok pangan, fasilitas dan pelayanan dasar serta kegiatan industri ekonomi lainnya. Fasilitas transportasi dan kondisi jalan yang baik memungkinkan lancarnya proses distribusi material infrastruktur publik sekaligus pemasaran hasil usaha (peternakan dan perkebunan) masyarakat desa menuju kota.

Kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten Manggarai Timur mestinya berfokus pada aksesibilitas dan pembangunan infrastruktur baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Namun nyatanya, pemerintah lebih memusatkan perhatian pada sektor pertambangan dan penanaman modal asing yang dinilai dapat menambah pendapatan daerah. Padahal sejauh ini kebijakan pemerintah terkait pertambangan masih menuai kontroversi. Contohnya wacana perizinan tambang (pabrik semen) di Luwuk dan Lingko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda menjadi salah satu topik perdebatan publik. Memang, proyek pertambangan selama ini memberikan dampak negatif jangka panjang terhadap manusia dan alam di daerah pertambangan.

Kiblat Kebijakan Pemerintah

Penetapan Manggarai Timur sebagai salah satu daerah tertinggal disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata. Jika ditilik berdasarkan konsep pemerataan pembangunan, pemerintah seharusnya memfokuskan seluruh kebijakannya pada pemerataan pembangunan infrastruktur publik baik daerah perkotaan maupun pedesaan. Jika ditilik dari segi kebutuhan yang paling mendesak, infrastruktur publik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Selain itu, infrastruktur yang dibangun tidak boleh asal-asalan atau sekadar formalitas penyelesaian kebijakan, sehingga hasilnya pun kurang maksimal atau mandek di tengah jalan. Akan tetapi, infrastruktur yang dibangun harus mengutamakan fungsi, kualitas, dan ketepatan waktu, sehingga dapat mengayomi kebutuhan masyarakat secara adil. Pemerintah dengan segala kemampuannya harus mengarahkan kebijakan pembangunan pada kesejahteraan masyarakat umum. Dengan demikian, masyarakat secara menyeluruh akan merasakan dan menikmati hasil-hasil kebijakan pembangunan pemerintah, terutama keberadaan fasilitas-fasilitas umum yang menunjang usaha dan hidup masyarakat. (***)

Advertisements

Advertisements

Advertisements