OPINI: Quo Vadis, Transformasi Diri Insan Milenial Indonesia?

Advertisements

Oleh: Carl Dagur. Penulis adalah mahasiswa tingkat I STFK Ledalero

“Jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, melainkan warisilah api Sumpah Pemuda. Seandainya sekadar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang kini sudah satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Namun itu bukan tujuan akhir!” (Sepenggal isi pidato Presiden Soekarno pada peringatan sumpah pemuda ke-35, Jakarta 28 Oktober 1963).

Ilustrasi Sumpah Pemuda. Sumber: Yoga Permana

NARASI historis menampilkan peristiwa sembilan dasawarsa silam, para pemuda nusantara dalam suatu kongres yang dikenal sebagai Kongres Pemuda Kedua (27-28 Oktober 1928 di Batavia, sekarang Jakarta), merumuskan dan menyatakan sumpah sebagai pengkristalan tekad kesatuan: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Walaupun berada dalam tegarnya kerangkeng penindasan, namun para pemuda yang berasal dari varian latar belakang (agama, asal, organisasi) tidak lagi berjuang sendiri-sendiri tetapi memercikan bunga api persatuan. Api yang juga menjadi tonggak perjuangan memerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, dan terbersit dalam semboyan bangsa “Bhineka Tunggal Ika,” berbeda-beda tetapi tetap satu.

Semboyan itu pada hakikatnya mengandung wasiat toleransi sebagai pilar utama dalam kehidupan bersama. Perdebatan sengit para founding fathers bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila tentunya berbasis tujuan mulia, menjadikan Indonesia sebagai rumah toleransi yang mengayomi heterogenitas warganya.

Namun, memang tak dapat dimungkiri bahwa cita-cita mulia itu tampak raib karena ruwetnya persoalan agama dengan tetek-bengek fanatisme atau fundamentalisme, sikap intoleransi, dan radikalisme. Menjadi suatu paradoks pengakuan bahwa pada aras internasional Indonesia dipandang sebagai negara religius dalam artian telah berkecambah banyak aliran kepercayaan, tetapi di sisi lain krisis kedamaian.
Eksisnya radikalisme agama di negeri ini sebetulnya lebih dilatari persekongkolan politik-religius, yaitu suatu tindakan salah kaprah dalam menafsir agama, yang kemudian dipaksakan sebagai idealisme kolektif. Akan tetapi, praktisnya apakah persoalan agama adalah ladang tunggal praktik intoleransi ataupun sebaliknya intoleransi adalah monokausa dari “perang” agama? Tentu bukan.

Hemat penulis, modernitas zaman menampilkan realitas kompleksitas inovator dan modus intoleransi. Kejahatan tidak sekadar dilakukan oknum tertentu pada umat agama lain (Inter-Religius), bahkan antarpemeluk dalam agama sendiri (Intra-Religius). Fundamentalisme dan radikalisme dan memang bukan sekadar patologi dalam bidang religius, melainkan juga bidang lain seperti ideologi politik, ekonomi, perang ide dengan pelopor utama para scape goat (kambing hitam), fans, dan dampaknya juga hadir secara halus mematikan. Persoalan agama hanyalah salah satu impas parsial keruwetan patologi tersebut.

Dalam persoalan politik, penulis meminjam istilah Rhenald Kasali (2016: 56-57) yaitu “kepemimpinaan orang-orang kalah” untuk mendekripsikan insan Indonesia yang malah sibuk mencari biang bukannya pemecahan masalah, yang mengusut masa lalu dan menyalahkan orang lain. Mentalitas pecundang yang justeru menjadi bagian dari masalah, bukan sebagai pemberi solusi.

Negara sulit berkembang menuju persatuan, bukan karena krisis orang pintar namun kurang disatukan oleh orang pintar yang bijak. Menjadi suatu paradoks bahwa di tengah banyaknya figur bergelar elite, terjadi krisis kepintaran. Perang ide berujung pada pemburuan kambing hitam. Bermodal pemahaman yang sempit kelompok tertentu cenderung mengkafirkan pihak lain, mencapnya sebagai kambing hitam, kemudian lahir misi jihad yakni membasmikan yang dianggap “kafir” walaupun sebenarnya setiap agama mulia adanya.

Radikalisme pada zaman modern berpotensi melahirkam konflik lantaran perbedaan konsep good life. Di tengah heterogenitas, orang yang merasa tersesak tentu akan mengusahakan hak hidup dan kebebasannya. Ranahnya bukan lagi sekadar kekerasan fisik, namun menggodok juga mental dan psikis, atau penumpulan hati nurani. Dalam caranya yang tersamar, toleransi juga mengalami disorientasi makna, seperti dalam sikap toleransi pasif (klasik) yang tampak dalam sikap terpaksa membiarkan orang lain hidup karena realitas sosial yang plural, atau dalam istilah J.W. Goethe (dalam Otto Gusti Madung, 2016: 309-310) disebut “toleransi izinan” kemudian dipandang sebagai sebuah penghinaan sekaligus pelecehan terhadap kebebasan individu. Konsep toleransi ini bersifat ambivalen dan dipandang sebagai hadiah dari penguasa dan setiap saat dapat dicabut kembali jika kaum minoritas melanggar sejumlah ketentuan. Indonesia masih kuat mempraktikkan sikap toleransi ini.

Sedikit bermain dengan pernyataan Presiden di awal tulisan, penulis menilai bahwa banyak insan yang masih mewarisi Sumpah Pemuda dalam level abu, dalam artian pasif mendukung heterogenitas. Suatu kepribadian kelas abu yaitu ketika dalam realitas persatuan, orang malah cenderung bergerak pada perpecahan. Menganggap keragaman sebagai ampas perjuangan yang menyinggung zona nyaman diri, sehingga tidak layak diperjuangkan lagi. Suatu bentuk sikap pasif yang bukan sekadar tidak peduli tetapi turut terlibat dalam aksi makar mendegradasi makna persatuan dan nilai luhur Pancasila.

Ironis sekali bahwasanya dalam situasi tidak nyaman lahir perjuangan, namun dalam situasi nyaman lahir radikalisme. Kegalauan zaman cenderung menarik orang pada peningkatan nilai kelompok atau budaya sendiri di tengah pluralitas bangsa. Ingin mencari ketenaran ataupun pengakuan mendorong mereka memperbesar bahkan mencari masalah kemudian “memusingkannya” dengan embel-embel moral atau keyakinannya sendiri. Lalu seperti apakah tujuan akhir yang dimaksudkan oleh Presiden Soekarno?

Berbagai problem sosio-religius di negara ini sebetulnya dapat dipecahkan bila ada dialog dan aksi konkret kreatif. Dialog yang baik terjalin bila dilandasi semangat passsing over yaitu semangat “melintasi batas.” Lintas dalam artian belajar dan memahami nilai moral yang terkandung dalam budaya, keyakinan, dan cara berpikir orang lain. Bangsa Indonesia dalam cap heterogenitasnya menggambarkan juga kemajemukan warganya yang tentu memiliki kompleksitas atau aturan mainnya sendiri-sendiri.

Passing over memiliki dua tuntutan, di satu sisi seseorang harus memiliki modal wawasan keagamaan yang cukup sebagai persiapan mengeksplorasi budaya lain, dan di sisi lain dituntut juga modal penerimaan diri, pendalaman budaya sendiri, dan sikap terbuka. Passing over selalu berpasangan dengan usaha “come back,” kembali pada diri, budaya keyakinan sendiri, tentunya dengan wahana “cenderamata.”

Dan hemat penulis, cederamata paling berharga ialah kesadaran akan kemajemukan yang kemudian muncul dalam penghayatan sikap toleransi atau proeksistensi, yaitu bukan sekadar melegalkan hak hidup atau eksistensi, kebebasan dan kehendak yang lain, tetapi mendukungnya dalam usaha konkret kreatif untuk berkembang ke arah indahnya persatuan dalam keragaman.

Hal ini seperti yang telah diperjuangkan oleh Sekolah Lintas Iman (dalam penjelasan Fikalis Rendy Aktor, 2018: 16) yang menyelenggarakan kegiatan dalam jejaring kerja sama enam institusi, di antaranya Fakultas Teologi Wedabhakti Universitas Sanata Dharma, Fakultas Dakwah dan Komunikaaasi Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga.

Sikap konkret kreatif paling kurang seperti yang dipraktikkan oleh “Mia Patria Choir”. Mereka adalah mudika yang berasal dari latar belakang berbeda telah menggelar dan berhasil mengumandangkan nada-nada nusantara baik dalam gereja maupun pada mancanegara, yaitu di kota Swiss (Pos Kupang, 23/09/2018). Mereka menjunjung tinggi spirit persatuan nusantara dan dengan tekad kuat melampaui tapal batas untuk mengharumkan nusantara di benua lain. Suatu aksi sederhana yang hendak menyuarakan bahwa usaha teologis dan debat ide saja tidak cukup, namun api yang menjiwai semangat persatuan dalam usaha konkret, ketekunan dalam latihan, dan pesan yang hendak disampaikan, itulah yang terpenting.

Perkataan Presiden Soekarno hendak menegaskan supaya anak bangsa jangan hanya sekadar puas dengan cap ataupun keberadaan bangsa yang sudah satu (bangsa, bahasa, dan tanah air). Dengan kata lain, dibutuhkan pengungkapan rasa puas dalam bentuk menikmati secara bertanggung jawab, usaha merawat, dan meningkatkan mutu persatuan bukan rasa puasnya. Dengan demikian, lahirlah banyak pemenang yang senantiasa memperjuangkan persatuan terutama dalam era disrupsi ini dengan berbagai tantangannya. Seandainya bangsa ini semakin dijamuri orang-orang kalah, maka kapan bangsa bisa maju?. (***)

Advertisements

Advertisements