OPINI – Penonaktifan Saba Paul dan Sabotase Jabatan

Advertisements

Oleh: John Mamun Sabaleku*

Tindakan penonaktifan ini menurut Pengamat Hukum Tata Negara Undana Kupang Dr. Tuba Helan, sebagai tindakan kekuasaan sewenang-wenang. Karena menurut Tuba Helan memimpin apel bukan pelanggaran disiplin. Untuk itu jalan keluarnya harus ada keberanian mengajukan persoalan ini ke PTUN.

Ilustrasi

Terhitung sejak tanggal 11 September 2020, Paulus Sinakai Saba, telah di nonaktifkan dari jabatan Sekertaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lembata. Dengan demikian sejak saat itu ia secara resmi menjadi staf biasa berdasarkan keputusan pejabat berwewenang. Namun alasan untuk menonaktifkan dia, sampai saat ini masih misteri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala (Perka ) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 21 Tahun 2010, menyatakan jika seorang PNS dibebastugaskan dari jabatan tertentu berarti telah dijatuhi hukuman disiplin berat, vide PP 53 Tahun 2010 pasal 7 ayat 4 huruf c. Selanjutnya pada pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa hukuman disiplin berat dijatuhkan apabila seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) melanggar pasal 4 ayat 1 yakni penyalagunaan wewenang yang merugikan pemerintah dan atau negara.

Pertanyaannya apakah Paul menyalagunakan wewenang ? Lalu penyalagunaan wewenang dalam hal apa yang membuat ia dinonaktifkan ? Pertanyaan ini hanya bisa di jawab oleh Kadis, Paul sendiri dan pejabat yang mengambil BAP terhadapnya.

Karena melihat rekam jejak Paul sejak kuliah di Makassar dan memimpin organisai Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Asal Ile Ape (HIPPMIA) Makassar dia adalah orang yang tertib dan disiplin dalam segala hal. Dia memahami aturan dan mekanisme kerja organisasi serta cerdas mengelolah persoalan.

Jika ia terlihat sedikit sombong , itu menurut saya representasi dari kecerdasan intelektualnya. Tetapi waktu telah berjalan jauh, sekian tahun telah berlalu. Apakah dia masih konsisten dengan itu semua ? Hanya dia sendiri dan kesaksian dari rekan kerjanya di sekian instansi yang pernah ia tempati yang bisa menjawab semua itu.

Selain itu, dari sekian banyak instansi tempat ia berkarya sebagai aparat birokrasi, tidak terdengar kesalahan fatal yang dia lakukan. Entah itu sebagai Kabag, Camat, Kabid dan Sekertaris di beberapa instansi. Namun secermat apapun seseorang bekerja atau memimpin, sepanjang dia masih manusia biasa pasti ada minus malumnya.

Tetapi yang penting adalah minus malum yang dia lakukan tidak mencoreng nama baik dirinya sebagai aparat birokrasi. Dan sampai hari ini setahu saya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang menjerat dirinya sebagai aparat pemerintah.

Baik itu merugikan pemerintah atau merugikan negara secara material maupun moril. Maka penonaktifan Paul dalam jabatan sekertaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lembata beberarapa waktu lalu, menyisahkan pertanyaan besar yang mesti di jawab secara terbuka oleh pejabat yang berwewenang.

Katakanlah Paul pernah dibebastugaskan dari jabatan Sekertaris Kesbangpol Lembata sekitar tahun 2017 atau 2018 lalu itu cerita lain, yang menyertai karir birokrasi yang dirintisnya dari nol itu. Pada saat itu Lembata lagi musim Pilkada dan tensi politik saat itu memang lagi tinggi. Mungkin saja dia teledor dan memberikan dukungan kepada salah satu calon kepala daerah dan terekam dengan bukti yang jelas misalnya, maka masuk akal kalau dia dijatuhi hukuman disiplin berat karena melanggar pasal 13 ayat 13 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun ini hanya dugaan saya saja, sebagai pembanding atas hukuman disiplin berat yang dia terima lagi saat ini.

Dengan demikian jika di tilik lebih jauh, hukuman disiplin berat yang diterima Paul belum lama ini sarat dengan kontroversi. Kenapa disebut kontroversi karena keputusan membebastugaskan dia dari jabatan sekertaris dinas secara kasat mata, hanya karena dia memimpin apel pagi pada tanggal 7 September 2020 lalu.

Kontroversi lain adalah hukuman disiplin berat yang diterima dia, tidak berdasarkan penilaian kinerja. Sebab sesuai aturan, hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sehingga jika PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam tata kelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepala Dinas dan Sekertaris ibarat suami istri. Saling mengisi tetapi tentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Misalnya jika kepala dinas berhalangan sementara karena melaksanakan tugas luar maka, pelaksana harian sudah pasti diberikan kepada sekertaris dinas. Pelaksana harian melaksanakan tugas-tugas operasional selama kadis tidak berada di tempat. Hal ini penting karena untuk mencegah agar kontiunitas pelayanan publik tidak boleh terhenti. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 14 ayat 1dan 2 .

Menurut informasi yang berkembang, tanggal 24 Agustus 2020, tidak ada kabar dari kadis untuk memberitahukan kedatangannya. Karena sudah pukul 08.00 wita, sekertaris memimpin apel pagi. Namun kadis tidak menegur sekertaris atas tindakanya memimpin apel itu. Selanjutnya pada siang harinya kadis berangkat melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Dalam perjalanan, pada tanggal 28 Agustus 2020 kadis melanjutkan perjalanan dinas luarnya lagi ke Jakarta, disusul oleh dua orang staf di Dinas tersebut. Entah sejak kapan Kadis pulang dari Jakarta, tidak ada informasi yang jelas. Karena kadis tidak menginformasikan kedatangannya dan sekertaris juga tidak melakukan konfirmasi apakah kadis sudah berada di lewoleba atau belum.

Karena tidak ada informasi yang pasti, tanggal 7 September 2020, sekitar pukul 8.00 wita, sekertaris memimpin apel pagi. Namun sekitar pukul 08.20 kadis muncul di kantor dan memerintahkan apel pagi itu dihentikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Kedang, pada saat dia sedang melakukan pengucapan sila ke lima Pancasila. Bahwa hanya dialah Kadis, tidak ada matahari kembar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Setelah itu, sekertaris dinas dan Kabag TU bertemu dengan kadis untuk menyampaikan permohonan maaf. Namun sang kadis meluapkan kemarahannya , sambil mengancam akan melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena sekertaris dinas sudah dua kali melakukan sabotase jabatan, melalui tindakannya sebanyak dua kali memimpin apel pagi itu.

Seharusnya tindakan Paul memimpin apel pada tanggal 7 September 2020 itu tidak menjadi persoalan karena berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor : 440-830 Tahun 2020 menegaskan bahwa karyawan yang telah kembali dari daerah di mana terdapat indikasi covid 19 harus memantau diri mereka sendiri untuk gejala selama 14 hari dan mengukur suhu badan mereka dua kali sehari (isolasi mandiri).

Namun jika Kadis berkantor tanggal 7 September 2020, pertanyaannya sejak kapan kadis pulang dari Jakarta ? Ataukah ini sebuah by design untuk melengserkan Paul dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lembata ? Hanya kadis sendirilah yang menjawabnya.

Rupanya ancaman kadis melakukan BAP atas Paul bukan hanya gertak sambal. Bebarapa hari kemudian Paul di BAP tanpa mengetahui apa kesalahan fatal yang telah dilakukannya berkategori pelanggaran disiplin berat. Dugaan sementara alasan yang dipakai untuk melakukan BAP terhadap Paul adalah sabotase jabatan.

Dan setelah pelaksanaan BAP tersebut, keluarlah surat perintah tugas dari pejabat berwewenang untuk penugasan baru kepada dia sebagai pelaksana di setda Kabupaten Lembata. Denngan demikian maka berakhirlah masa tugas dia sebagai Sekertaris Dinas sejak tanggal 11 September 2020 yang dia jalani kurang lebih selama 1 bulan.

Tindakan penonaktifan ini menurut Pengamat Hukum Tata Negara Undana Kupang Dr. Tuba Helan, sebagai tindakan kekuasaan sewenang-wenang. Karena menurut Tuba Helan memimpin apel bukan pelanggaran disiplin. Untuk itu jalan keluarnya harus ada keberanian mengajukan persoalan ini ke PTUN. (*)

*Penulis Adalah Pengajar Tata Kelola Kepegawaian Pada SMK Katolik Kefamenanu

Advertisements

Advertisements

Advertisements