OPINI – Kebutaan Hukum (Memasang Nurani, Menyimak Masalah Penyerobotan Tanah)

Advertisements

OLEH: YOHANES VIANNEY AKOIT

Beberapa waktu lalu ruang publik diramaikan dengan pemberitaan media soal penggusuran rumah warga (Timex Kupang.Com edisi 21-02-2020). Sebab warga dinilai bersalah karena menempati lokasi yang bukan milik mereka. Tanggapan publik atas peristiwa itu umumnya menerima keputusan penggusuran sebagai keadilan hukum. Karena apa yang telah disepakati bersama sebagai peraturan harus ditaati. Maka apapun resikonya keluarga-keluarga yang dianggap melanggar aturan wajib digusur.

Peristiwa penggusuran diatas tentu bukan merupakan kejadian pertama, tetapi kejadian yang seringkali terjadi diberbagai tempat dibelahan bumi Indonesia. Bahkan ada sejumlah lokasi warga lainnya telah diberi peringatan penggusuran. Kejadian penggusuran yang terus berulang ini tentu bukan merupakan suatu kebetulan. Melainkan gejala sosial yang perlu diperhatikan secara serius oleh pihak-pihak berwenang. Sebab pengulangan ini (penggusuran) menunjukan adanya celah yang memberi kemungkinan bagi keluarga-keluarga tertentu untuk melakukan tindakan penyerobotan tanah.

Penelantaran Tanah

Tindakan menelantarkan tanah atau membiarkan tanah kosong merupakan akar dari masalah penyerobotan tanah. Disebut sebagai akar permasalahan karena disatu pihak terdapat sejumlah tanah bertuan tetapi tak berpenghuni. Sementara itu, dipihak lain ada sejumlah keluarga yang sah secara agama dan Negara tetapi tidak memiliki tanah tempat tinggal. Maka penyerobotan tanah merupakan solusi bagi keluarga-keluarga yang belum memiliki tanah tempat tinggal. Secara moral tindakan ini dibenarkan (conscientious objector). Sebab setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk sandang, pangan dan papan. Akan tetapi karena Negara telah menetapkan pengakuan terhadap kepemilikan tanah sebagai hak milik, maka pihak-pihak yang melanggarnya akan dikenai sanksi dan hukuman. Berdasarkan Ketentuan hukum inilah para penyerobot tanah dinyatakan bersalah. Sehingga rumah-rumah yang sudah dibangun dibongkar secara paksa.

Sanksi pembongkaran rumah (illegal), merupakan tindakan hukum yang sah. Akan tetapi belum tentu adil, terutama bagi para korban yang mengalami penggusuran. Sebab bagi mereka penyerobotan merupakan solusi atas persoalan yang mereka alami. Suatu keputusan beresiko yang tentu lahir dari pergumulan serius tentang hidup. Sehingga mereka berani menetapkan niat untuk memanfaatkan bidang tanah yang kosong. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sadar dan berulang merupakan tanda bahwa hukum tersebut tidak lagi berlaku. Tidak lagi menjawabi kebutuhan masyarakat. Maka pelanggaran

hukum merupakan koreksi masyarakat atas hukum terkait. (S. Rahardjo: Membedah Hukum Progresif 2008. Hal, 88). Koreksi itu bisa kita dihadirkan melalui beberapa pertanyaan berikut.Apabila Negara mampu mengatur hingga melarang masyarakatnya untuk tidak melakukan penyerobotan tanah, lalu mengapa Negara dengan otoritas yang sama tidak mampu mengatur tanah-tanah yang diterlantarkan? Bukankah rasio pertumbuhan penduduk semakin meningkat, sementara keberadaan tanah untuk ditempati semakin terbatas? Maka adilkah Negara saat membiarkan masyarakat hidup tanpa memiliki tanah tempat tinggal, sementara ada tanah-tanah kosong yang dibiarkan terlantar? Dengan demikian, berlaku adilkah Negara saat menggusur warganya?

Koreksi Hukum

Pertanyaan diatas menarik ditanggapi sekedar memberi rasa keadilan terutama bagi keluarga-keluarga yang dituduh menyerobot. Oleh karena itu penting diberi penekanan disini bahwa objek permasalahannya terletak pada pemanfaatan bidang tanah yang kosong. Tujuannya agar dipahami bersama bahwa masyarakat memang sedang mengalami kesulitan memperoleh tempat tinggal. Sementara ada sebagian tanah lainnya dibiarkan kosong. Secara otomatis tanah-tanah kosong tersebut akan ditempati. Maka secara akal sehat yang perlu dibenahi adalah bukan tindakan masyarakat yang menyerobot, melainkan pengaturan yang adil soal kepemilikan tanah. Dengan berlaku demikian, pemerintah paling tidak telah melakukan dua tidakan preventif. Pertama, mencegah tabiat mengakumulasi tanah dalam jumlah yang besar. Kedua, mencegah terjadinya penyerobotan tanah. Pengaturan ini dipandang penting sebab kebutuhan masyarakat dewasa ini berbeda. Jumlah penduduk semakin bertambah, sementara tanah tidak bisa berkembang. Maka tabiat untuk memiliki tanah secara akumulatif dan kemudian dibiarkan kosong tanpa dimanfaatkan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dewasa ini tanah seharusnya tidak boleh dijadikan sebagai asset kekayaaan. Sebab tanah merupakan sumber daya alam terbatas dan dasar pijak bagi semua manusia. Pemerintah harus bisa menjamin hak asasi ini. Akan tetapi terdapat ironi karena penggusuran justru didalangi oleh pemerintah. Sehingga terkesan pemerintah tidak berlaku adil terhadap warganya sendiri. Pemerintah sibuk mengerahkan tenaganya menertibkan sebagian masyarakat yang didakwa sebagai pelaku penyerobotan tanah, tetapi pemerintah lupa berpikir untuk menata status tanah yang dibiarkan kosong. Kelupaan ini menunjukan bahwa pemerintah masih bekerja menggunakan kerangka paradigma tunggal. Yaitu berindak seturut apa yang tertulis dalam teks hukum dan mengabaikan kenyataan bahwa keadaan manusia senantiasa berkembang. Suatu dinamika yang menunjukan bahwa kehidupan manusia sangat kompleks dan luas, bahkan jauh lebih luas dari hukum tertulis. Oleh kerena itu tidak semua persoalan hidup manusia tercatat dalam teks hukum. Maka diperlukan analisa yang tajam dan kemampuan kritis untuk melihat permasalah dari aspek kejadiannya, bukan melulu berdasarkan teks hukum. Dalam pemikiran Herbert Marcuse (One Dimensional Man: 1964. Hal 17) bisa kita katakan pemerintah ikut terseret gaya hidup masyarakat kapitalis. Yakni membangun cara berpikir yang rasional dalam bagian-bagian tertentu, tapi irrasional dalam keseluruhan. Artinya dari segi kepatuhan hukum

pemerintah boleh kita berikan jempol. Tetapi dari aspek kemanusiaan dan perkembangan hidup manusia, pemerintah belum mampu menghadirkan keadilan karena kebutaan melihat situasi manusia.

Maka penyerobotan tanah yang terus berulang, secara tidak langsung memuat beberapa gagasan yang dapat disimak sebagai koreksi masyarakat terhadap kebijakan hukum yang ditetapkan pemerintah: Pertama: Pemerintah masih terjebak pada pola berhukum model terjemahan. Artinya penerapan kebijakan hukum masih terikat pada pola klasik. Yaitu berpedoman pada teks hukum. Sehingga apapun persoalan yang dialami masyarakat, rujukan penyelesaiannya selalu dicari pada teks hukum. Model ini memang memiliki keunggulan karena ada pedoman. Akan tetapi kelemahannya adalah tidak memperhatikan situasi dan konteks masyarakat. Inilah kekurangan yang belum dibenahi dalam kehidupan berhukum. Yakni kesadaran bahwa persoalan manusia jauh lebih luas dari teks hukum. Kenyataan ini terlihat jelas dalam perkembangan hidup manusia yang terus berubah. Maka norma hukum yang dirumuskan pada masa tertentu, tidaklah cocok digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat hari ini. Konteks dan kebutuhan masyarakat hari ini tentu berbeda. Oleh karena itu, penetapan kebijakan hukum yang adil seharusnya lebih memperhatikan konteks masyarakat. (N. Jegalus: Hukum Kata Kerja 2011. Hal, 187). Kenyataan berhukum yang lebih memperhatikan konteks masayarakathanya bisa dijalankan dalam cahaya hati nurani. Tanpa hati nurani hukum hanya akan menjadi beban bagi masyarakat miskin.

Kedua: Peristiwa penyerobotan tanah dapat dibaca sebagai tindakan merobohkan batasyang mengklasifikasi masyarakat dalam ketegori kaya dan miskin. Aksi masyarakat ini dapat ditemukan pendasarannya dalam pemikiran Jean Baudrillard terutama tentang masyarakat konsumen. Baudrillard menjelaskan bahwa dewasa ini masyarakat konsumen menggunakan suatu barang tertentu, tidak lagi merujuk pada nilai kegunaannya. Melainkan sebagai tanda sosial, entah untuk mendapatkan prestise, indentitas dan posisi sosial (D. Normawati: Identitas dan Kebebasan Masyarakat Konsumptif 2015. Hal, 121). Artinya nilai barang menentukan statussosial seseorang. Semakin mahal harga suatu barang digunakan, maka posisi sosialnya akan semakin tinggi. Begitu pula semakin banyak seseorang memiliki sesuatu secara akumulatif maka identitas sosialnya makin tinggi.

Gejala ini terlihat jelas dalam persoalan penyerobotan tanah. Masyarakat beranggapan bahwa sejumlah tanah yang dibiarkan kosong menjadi tanda diabaikannya nilai kegunaan tanah. Sebaliknya tanah kosong tersebut sedang memperlihatkan status sosial orang-orang yang mampu secara financial. Mereka dipandang sebagai pribadi yang memiliki banyak asset. Apalagi bidang tanah tersebut terletak pada kawasan strategis. Akan semakin mendukung status sosialnya. Perlu digaris-bawahi bahwa penyerobotan tanah tidak memuat intensi ad hominem seperti kecemburuan dan iri hati terhadap kekayaan sesama. Tetapi merupakan tuntutan untuk diperlakukan secara adil. Yakni ditengah kesulitan masyarakat miskin mendapatkan tanah tempat tinggal, Negara seharusnya peka melihat bahwa sejumlah tanah yang dibiarkan kosong merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Maka keadilan yang bisa diberikan kepada masyarakat miskin ialah; kepemilikan sebidang tanah harus mengandaikan didalamnya tujuan kepemilikan itu sendiri. Artinya untuk keperluan apa lahan tersebut dimiliki. Dan apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan belum ada realisasi diatas tanah tersebut, maka Negara berhak mengambil tindakan dengan memberikan sanksi, termasuk menyita asset tersebut. Sebab tanah tempat tinggal memiliki peran fundamental bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu sangat tidak manusiawi saat sebagian keluarga sedang berjuang memperoleh tanah tempat tinggal, sementara dipihak lain ada sejumlah orang atau bahkan pemerintah sendiri menelantarkan tanah sebagai simbol status sosialnya.

Aras Hukum

Membaca uraian diatas seseorang dapat berkata penggusuran merupakan tindakan legal karena berpegang pada aturan hukum yang telah diundang-undangkan. Sehingga selama belum dibatalkan maka akan tetap berlaku. Justru disinilah letak kebutaan hukum. Sebab memperlakukan aturan hukum sebagai rumusan final yang tidak terbantahkan. Sekali dirumuskan akan berlaku untuk selamanya. Konsep ini tentu telah mengabaikan kenyataan bahwa rumusan hukum terbatas dalam konteksnya. Sementara konteks manusia terus berkembang dan berubah. Maka saat realitas atau keadaan manusia berkembang, rumusan hukum seharusnya ikut berkembang menyesuaikan diri dengan keadaan manusia menurut konteksnya.

Dengan demikian, norma hukum harus selalu dipandang sebagai agenda yang belum selesai. Sebab realitas manusia senantiasa akan berkembang. Oleh karena itu penyelesaian suatu permasalahan harus selalu bertumpu pada konteks manusia. Maka yang diperlukan adalah bukan logika tetapi hati nurani. Dengan ini pemikiran Satjipto Rahardjo masih sangat relevan untuk dikutip; “Hukum menggambarkan perjuangan manusia dan Perjuangan tersebut akan terus berlangsung sesuai kehidupan manusia. Maka Hukum sesungguhnya adalah persoalan manusia dan bukan persoalan peraturan” (S. Rahardjo. Biakan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum 2008. Hlm, 20).

Berdasarkan rujukan pemikiran Prof. Rahadjo diatas, kita boleh menyimpulkan bahwa penyelasaian masalah penyerobotan tanah tidak cukup hanya berpatokan pada teks hukum dan logika. Mesti juga memberikan perhatian kepada konteks dan situasi masyarakat sebagai data aktual sebuah peristiwa. Sebab kebutuhan masyarakat dewasa ini sangat berbeda. Sehingga sangat diperlukan kepekaan nurani untuk melihat situasi masyarakat. Tujuannya agar hukum dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Tanpa mengubah aras hukum dari teks kepada konteks, dari logika kepada nurani, maka hukum hanya akan menjadi beban bagi masyarakat. Inilah kenyataan hukum yang perlu dibenahi, karena penerapan hukum belum menjawabi persoalan masyarakat. Alasannya karena norma hukum yang dipakai terbatas pada konteks dimana hukum itu dirumuskan. Sementara kehidupan manusia terus berkembang. Akibatnya hukum yang dirumuskan bersadarkan konteksnya, saat diterapkan pada kehidupan manusia dewasa ini, akan menjadi beban bagi masyarakat. Sebab tidak memberikan keadilan terhadap situasi yang mereka alami. Dalam situasi

demikian, kehadiran hukum hanya menjadikan masyarakat lebih menderita dari pada bahagia. Kenyataan ini terjadi karena manusia tidak bisa dinilai secara mekanistis menggunakan norma hukum yang kaku. Sebaliknya, penerapan hukum mesti dibarengi dengan keberanian dan kepedulian. Sebab untuk bisa melayani dengan baik, hukum tidak bisa hanya sekedar menjalankan fungsi(nya) sebagai mesin penghitung, dengan mengeja pasal dalam undang-undang, melainkan bekerja juga dengan modal empati dan keberanian (S. Rahardjo: Biarkan Hukum Mengalir. Hal, 102)

Keberanian merupakan tindakan untuk melepaskan diri dari belenggu normatif yang membebani masyarakat. Sebab saat masyarakat mengalami suatu permasalahan, yang dibutuhkan bukanlah logika penyelesaian masalah, melainkan rasa kemanusiaan. Itu berarti, keputusan yang diambil oleh pemerintah atau hakim, pertama-tama harus merujuk pada peristiwa dan pengalaman riil manusia. Suatu keputusan yang mempertimbangkan konteks dan kejadian aktual yang dialami manusia. Berdasarkan konteks itulah pemerintah atau hakim mengambil sebuah keputusan. Dengan bertindak demikian, hakim telah mempraktekkan sistem berhukum yang adil. Sebab apabila pemberian keadilan dirujuk pada teks, tidak selamanya peristiwa manusia tertuang dalam rumusan teks. Maka hakim dapat memutuskan sesuatu tanpa harus merujuk pada teks. Inilah tindakan benar yang menempatkan manusia sebagai aras hukum. Dengan sendirinya masyarakat akan ditempatkan sebagai pihak yang akan mengalami perlindungan hukum. (***)

Penulis Rohaniawan Katolik, tinggal di Jakarta

Advertisements

Advertisements

Advertisements