OPINI – Kang Asep versus Kapolsek Maulafa: Betapa Jauhnya Polisi dari Masyarakat

Advertisements

Oleh: Joao Meco, S.H.

HARI Kamis, 2 Juli 2020, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT Kombes Pol. Yudi AB Sinlaeloe, SIK saat menggelar konferensi pers di aula Ditreskrimsus Polda NTT. Ia didampingi Kabidhumas Polda NTT, Kombes Pol. Johannes Bangun, S.Sos, SIK.

Dalam konferensi pers itu, Kombes Pol Yudi menjelaskan kasus perseteruan Kang Asep versus Kapolsek Maulafa, Kompol Margaritha Sulabessi, S.H, yang diproses sejak 11 Juli 2019 lalu di Polda NTT, kini memasuki babak baru. Yakni Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kang Asep dinyatakan P-21 oleh jaksa. Karena itu tim penyidik Polda NTT melimpahkan perkara ini ke jaksa. Untuk kemudian disusun surat dakwaan guna disidangkan di pengadilan.

Dalam perkara ini, Kang Asep disebut oleh Kombes Pol Yudi, telah melanggar pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun dan denda Rp 750 juta. (lihat: RESMI! Hina Kapolsek Maulafa Bilang ‘Baingao’ dan ‘Buta Knop’, Kang Asep Jadi Tersangka dan Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap )

Saya tidak kenal Kang Asep secara pribadi. Namun kasusnya ini memantik saya untuk menulis. Sebab di luar sana, terjadi pro dan kontra penetapan Kang Asep sebagai tersangka dan kini terdakwa setelah BAP-nya dinyatakan P-21 (lengkap). Saya tidak bermaksud untuk mengintervensi proses hukum yang sudah terjadi. Saya ingin tulisan kecil ini bisa menyentil nurani para penegak hukum (Polri) dan pemerhati masalah hukum, serta menjadi pembelajaran hukum yang bernas bagi masyarakat kecil di NTT.

Pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa.

Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Berbeda dengan delik biasa, delik aduan hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Sementara itu, Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Ketentuan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik tersebut, mengadopsi atau mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana objek dari penghinaan tersebut harus manusia perseorangan, maksudnya boleh pemerintah, suatu perkumpulan, golongan masyarakat dan lain-lain namun ditujukan kepada person yang ada dalam formasi pemerintah atau suatu perkempulan, yang batasannya pelaku harus menyebut nama tertentu saat melakukan perbuatan pencemaran nama baik dan/atau fitnah dan penghinaan. Penghinaan menurut KUHP seperti Pasal 310 tidak dapat dihukum apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela “kepentingan umum” atau terpaksa untuk “membela diri”.

Dengan demikian maka tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengadopsi atau mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mestinya Penyidik dan Jaksa Peneliti perlu menemukan korelasi postingan tersangka di facebook, apakah dengan niat dan motivasi untuk membela “kepentingan umum” atau tersangka memang ada niat untuk menyerang pribadi Kapolsek Maulafa.

Saya sendiri tidak membaca redaksional postingan tersangka di Facebook, akan tetapi jika tersangka dalam postingannya tidak menyebut nama Kompol Margaritha Sulabesi, S.Sos, maka seharusnya postingan tersebut dipahami sebagai upaya membela kepentingan umum yang ditujukan secara ex officio kepada Kapolsek Maulafa. Artinya ditujukan kepada jabatannya bukan pribadinya, dimana secara hukum seharusnya ujaran, tulisan yang dikatagorikan sebagai perbuatan penghinaan dan pencemaran apabila objek dari penghinaan dan pencemaran tersebut ditujukan kepada manusia perseorangan yang ukurannya dapat diketahui melalui penyebutan nama.

Pertimbangan Penyidik untuk menetapkan tersangka dan Jaksa Peneliti perkara memutuskan untuk melakukan P21 atas berkas perkara tersebut, sebetulnya yang dirugikan siapa, jika tujuan tersangka bukan untuk menyerang pribadi Kompol Margaritha Sulabesi, S.Sos.

Sebagai ilustrasi, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara pemerintah pusat dengan forum komunikasi pemerintah daerah (Forkopimda) digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, pada Rabu tanggal 13 November 2019. Rapat tersebut dihadiri seluruh jajaran pemerintahan pusat maupun daerah. Dalam rapat ini, Presiden Jokowi menyampaikan pesannya pada seluruh peserta yang hadir bahwa, “Jangan Menggigit Orang yang Benar dan Jangan Pura-pura Salah Gigit,”.

Peringatan Presiden Jokowi ini disambut tepuk tangan meriah para hadirin, dan disiarkan secara luas oleh awak media cetak dan elektronik. Bahkan Jokowi menegaskan bahwa, “Saya juga tidak akan memberikan toleransi pada aparat hukum yang pekerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang pekerjaannya justru memeras birokrasi dan pejabat”.

Dalam konteks ini, pernyataan Jokowi yang menyebut aparat hukum, sebagai pernyataan kontrol sosial terhadap penegak hukum pada umumnya atau institusi yudikatif, bukan menyerang pribadi orang-perorangan. Frase ‘aparat penegak hukum’ ini sepadan maknanya dengan Kapolri, Kapores hingga Kapolsek dan jajarannya termasuk jaksa dan hakim. Tidak berafiliasi kepada orang per orang atau pribadi. Dan ini masih dalan batas-batas kewajarandan tidak berdampak hukum.

Terus-terang selaku pengacara yang terbiasa membela orang tertindas. Saya prihatin dan miris hati saya dengan perkara ini Kang Asep versus Kapolsek Maulafa. Di wilayah Polda lain mungkin pernah ada tapi saya belum menemukan persoalan seperti ini diluar NTT.

Coba bayangkan, institusi Polri telah mencanangkan adanya Unit Mediasi dengan tujuan yang sangat mulia. Dan aparat yang bertugas di unit tersebut, dididik dan dilatih sedemikian rupa untuk mendukung program penyelesaian perkara tindak pidana dengan cara cepat dan biaya ringan serta memperkokoh sendi-sendi masyarakat dalam rangka mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Namun dalam perkara ini, pelapornya polisi, sudah mediasi, deliknya pun adalah delik aduan namun pelapor enggan mencabut laporannya.

Mungkinkah ini ada pesan tertentu kepada masyarakat NTT bahwa: jangan sentuh kami atau jangan usik kami. Namun bagi saya, apapun tujuannya, hemat saya melajunya perkara ini merupakan cara untuk menjauhkan polisi dari masyarakat. Dan bisa jadi mencederai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat karena dapat dinilai sebagai penyelesaian dengan pendekatan kekuasaan. (***)

Penulis adalah Advokat di Jakarta. Pernah bekerja sebagai lawyer pada HOTMA SITOMPOEL Law Firm & Associates-Jakarta (2000-2005); Lawyer di LBH Mawar Saron-Jakarta (2005-2007). Dan kini mendirikan Kantor Hukum JOAO MECO & Partners-Jakarta (2008-sekarang)

Advertisements

Advertisements

Advertisements