Lakmas NTT Sebut BNN Kota Kupang ‘Lepas’ Anggota DPRD TTU Berbau Kontroversi

Advertisements

Dan bukankan untuk membuktikan orang yang ditangkap, digeledah, ditahan dan diperiksa sebagai pemakai narkoba, sebagaimana diatur dalam pasal 112 atau pasal 127 UU Narkotika, harus dibuktikan di pangadilan, apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak dan bila bersalah dihukum pidana penjara dan denda/atau direhabilitasi adalah kewenangan hakim?

KEFAMENANU, HALAMANSEMBILAN.COM – Direktur Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Manbait, S.H, menilai keputusan BNN Kota Kupang melepas anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU), IFT alias Deddy, sangat berbau kontroversi.

Pendapat Manbait ini disampaikan dalam siaran pers nomor: 05/LCW-PERS/VI/2020 yang dibagikan kepada para wartawan di Kefamenanu, Rabu (24/6/2020) sore.

Berikut kutipan lengkap pernyataan Viktor Manbait, S.H dalam siaran persnya.

Bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan memiliki peran, tugas dan wewenang penegakan hukum khusus yang berkaitan satu sama lain.

Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan (pasal I butir 5 KUHAP) dan penyidikan (Pasal I butir 2 KUHAP): – untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dengan mencari dan menemukan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi disertai dengan wewenang Penangkapan (Pasal I butir 20 KUHAP) terhadap tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan melakukan Penahanan (Pasal I butir 21 KUHAP) guna kepentingan pemeriksaan terhadap tersangka secara objektif dan benar –benar mencapai hasil penyelidikan/penyidikan yang cukup memadai.

Selanjutnya diteruskan kepada penuntut umum yang akan melakukan proses pemberkasan perkara, menilai dan membuat tuntutan atas dugaan kejahatan yang terjadi. Selanjutnya di limpahkan ke Pengadilan guna diperiksa dan diadili oleh hakim dengan keputusan hakim apakah dugaan kejahatan yang disangkakan oleh polisi dan didakwa oleh jaksa terbukti unsur-unsur pidananya atau tidak.

Bahwa dari gambaran singkat sistem peradilan pidana di Indonesia ini, seseorang dinyatakan bersalah atau tidak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melakukan sebuah kejahatan pidana harus di dukung dengan minimal bukti permulaan yang cukup dengan sangkaan polisi yang diajukan penuntutannya oleh jaksa ke pengadilan dan di putus oleh hakim.

Artinya hakimlah yang berwewenang menyatakan orang yang disangkakan oleh polisi dan yang dituntut oleh jaksa bersalah secara hukum atau tidak dengan bukti bukti yang mendukung unsur-unsur pidana yang disangkakan/didakwakan.

Bahwa berdasarkan keterangan BNN Kota Kupang dalam berita media dalam pekan ini, BNN Kota Kupang telah melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap anggota DPRD TTU berinisial IFT alias Deddy pada sebuah hotel ternama di Kota Kupang yang diduga menggunakan narkoba bersama-sama dengan dengan seorang teman perempuannya.

Setelah menahan dan melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD TTU berinisial IFT tersebut, BNN menyampaikan ke publik bahwa yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan urine pada laboratorium BNN kota Kupang, terbukti urinenya mengandung zat narkoba. Dan oleh karenanya BNN mewajibkan yang bersangkutan harus melakukan rehabilitasi medis narkoba. .

Bahw BNN kota Kupang tidak melakukan proses hukum atas anggtoa DRPD TTU berinisial IFT tersebut karena menurut BNN tidak cukup bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 dan pasal 127 UU Narkotika.

Bahwa BNN Kota Kupang tidak secara serta merta melakukan penggrebekan, penangkapan dan penahahan terhadap anggota DPRD TTU berinisial IFT, tanpa didukung dengan bukti awal yang cukup.

Tentunya BNN Kota Kupang telah mengamati,mengikuti dan mengawasi dengan cermat pergerakan Anggota DPRD TTU berinisial IFT, dengan satu petunjuk kuat bahwa anggota DPRD TTU berinisial IFT tersebut, duga kuat adalah pemakai atau pengguna narkoba dan atau paling tidak berhubungan dengan orang-orang yang selama ini dalam amatan BNN Kota Kupang adalah pemakai/pengguna narkoba dan/atau berkaitan dengan jaringan narkoba, sehingga dengan begitu yakin BNN Kota Kupang melakukan penggrebekan, penggeledahan dan penahanan terhadap anggota DPRD TTU berisial IFT tersebut di kamar hotel yang privat itu . Dan tentu saja tindakan tindakan justicia tersebut dilakukan dengan sebuah petunjuk awal yang kuat.

Bahwa meskipun BNN kota Kupang menyatakan dengan tegas, hasil tes urine anggota DPRD TTU IFT mengandung zat narkoba dan merekomendasikan yang bersangkutan wajib rehabilitasi medis narkoba, namun BNN Kota kupang tidak pernah dan atau belum menjelaskan ke publik, bagaimana proses sampai BNN Kota Kupang harus melakukan penggerebekan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Anggota DPRD TTU berinisial IFT.

BNN Kota Kupang tidak pernah dan/atau belum menginformasikan kepada publik dalam penggeladahan itu, apa saja yang di temukan oleh BNN dalam kamar tersebut selain anggota DPRD TTU berinisial IFT bersama seorang teman perempuanya. Sehingga kemudian BNN kota Kupang menyimpulkan tidak cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum atas penggrebekan, penggeledahan dan penangkapan terhadap anggota DPRD TTU berinisial IFT.

Bukankah dengan hasil tes urine anggota DPRD TTU berinisial IFT yang ditangkap oleh BNN Kota Kupang tersebut mengandung narkoba dan direkomendasikan untuk menjalani proses rehabiltasi medis, BNN Kota Kupang telah “memvonis” bahwa anggota DRPD IFT adalah pemakai narkoba? Dan bukankan pemakai narkoba otomatis dan pasti menyimpan narkobanya?

Dan bukankan untuk membuktikan orang yang ditangkap, digeledah, ditahan dan diperiksa sebagai pemakai narkoba, sebagaimana di atur dalam pasal 112 atau pasal 127 UU Narkotika, harus dibuktikan di pangadilan, apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak dan bila bersalah dihukum pidana penjara dan denda/atau direhabilitasi adalah kewenangan hakim?

Oleh karenanya BNN kota harus menjelaskan dengan transparan ke publik peristiwa ini sehingga tidak menimbulkan kegamangan hukum di tengah masyakarat. (k-1)

Editor: Edmundus K

Advertisements

Advertisements

Advertisements