Korupsi Dana TWP TNI AD Sebesar Rp 127 Miliar, Seorang Perwira Tinggi dan Pengusaha Jadi Tersangka

Advertisements

Domain dana TWP yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh dua tersangka termasuk domain keuangan negara sehingga dapat menjadi sebuah kerugian keuangan negara. Dimana sumber dana TWP adalah dari gaji prajurit yang dipotong dengan sistem auto debet langsung dari gaji prajurit sebelum diserahkan.
Tersangka Ny. NPP, seorang Direktur Utama PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) mendapat transfer dana TWP AD dari Brigjen TNI YAK
JAKARTA, HALAMANSEMBILAN.COM – Tim Penyidik Koneksitas yang terdiri dari Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Pusat Polisi Militer TNI AD dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, telah menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013 – 2020.

Keduanya adalah seorang perwira tinggi (Pati) TNI AD berpangkat Brigadir Jenderal dan seorang pengusaha.

Masing-masing berinisial Brigjen TNI AD YAK, Direktur Keuangan TWP TNI AD sejak Maret 2019 dan Nyonya NPP, seorang Direktur Utama PT. Griya Sari Harta (PT. GSH).

“Total dana yang dikorupsi sebesar Rp 127.736.000.000 (seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah), berdasarkan penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” jelas Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H, M.H, Ketua Pusat Penerangan Hukum dalam Siaran Pers bernomor:PR-1041/045/K.3/Kph.3/12/2021 yang diterima wartawan halamansembilan, Jumat (10/12/2021).

Brigjen TNI YAK ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Print-02/PM/PMpd.1/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 dan dan Ny. NPP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Print-02/PM/PMpd.1/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor 06/PM/PMpd.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021.

Terhadap kedua Tersangka telah dilakukan penahanan untuk mempercepat proses penyidikan.

“Tersangka Brigadir telah ditahan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD. Ia ditahan sejak 22 Juli 2021 sampai dengan saat ini,” tambah Simanjuntak

Sementara Tersangka NPP dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan No. Print-01/PM.2/PMpd/12/2021 tanggal 10 Desember selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 10 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Kronologi Singkat

Dua tersangka, tulis Simanjuntak, menempatkan dana TWP tidak sesuai ketentuan dan investasi di luar ketentuan pengelolaan TWP berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.

“Dua tersangka gunakan TWP untuk kepentingan pribadi dan kerja sama bisnis yaitu NPP, inisial A selaku Direktur PT. Indah Bumi Utama dan Kol. CZI (Purn) CW dan Sdr. KGS M M S dari PT. Artha Mulia Adiniaga”, terang Simanjuntak.

Domain dana TWP yang disalahgunakan oleh dua tersangka termasuk domain keuangan negara sehingga dapat menjadi sebuah kerugian keuangan negara.

Dimana sumber dana TWP adalah dari gaji prajurit yang dipotong dengan sistem auto debet langsung dari gaji prajurit sebelum diserahkan.

“Sehingga negara harus terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang telah disalahgunakan tersebut kepada para prajurit,” jelas Simanjuntak.

Tentang peran masing-masing tersangka, dijelaskan Simanjuntak bahwa tersangka Brigjen TNI YAK mengeluarkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 127.736.000.000 (seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) dari rekening milik TWP AD ke rekening pribadi.

Tersangka juga mentransfer uang tersebut ke rekening tersangka NPP dengan dalih untuk pengadaan kavling perumahan bagi prajurit TNI.

Uang tersebut pun digunakan Tersangka untuk kepentingan pribadi.

Kedua, tersangka NPP. Tersangka menerima uang transfer dari tersangka Brigjen TNI YAK lalu menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi serta korporasi miliknya yaitu PT. Griya Sari Harta (PT. GSH).

Advertisements

Perbuatan para tersangka disangka melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berikutnya, Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya Pasal 8 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelum dilakukan penahanan, tersangka NPP telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan swab antigen dengan hasil dinyatakan sehat dan negatif Covid-19. (jude)
Editor: Jude Lorenzo Taolin
Advertisements