Konstituen Bicara: Demi Marwah Parpol dan Legislatif, Sebaiknya Deddy Mundur

Advertisements

#Soal Dugaan Anggota DPRD TTU Konsumsi Narkoba

“Demi marwah (martabat, Red) Parpol Hanura dan lembaga DPRD TTU, kami konstituen di Dapil TTU 3 mengusulkan saja, sebaiknya Pak Deddy mengundurkan diri,” jelas Antonio Meak Parera, didukung konstituen lainnya.

KEFAMENANU, HALAMANSEMBILAN.COM – Warga Kabupaten TTU terutama konstituen di Dapil TTU 3 mengusulkan sebaiknya oknum anggota Fraksi Partai Hanura DPRD TTU berinisial IFT alias Deddy (38), mengundurkan diri saja menyusul keterlibatannya dalam kasus narkoba pekan lalu.

“Demi marwah (martabat, Red) Parpol Hanura dan lembaga DPRD TTU, kami konstituen di Dapil TTU 3 mengusulkan saja, sebaiknya Pak Deddy mengundurkan diri,” jelas Antonio Meak Parera, didukung konstituen lainnya.

Menurutnya, meski tidak ada keputusan hukum yang final karena kurang bukti, namun secara etika dan moral politik, kasus narkoba itu telah menelanjangi harga diri Deddy sebagai wakil rakyat dari Dapil TTU dan juga mencoreng harga diri parpol dan lembaga DPRD TTU.

“Juga telah membuat malu kami konstituen di Dapil TTU 3. Kalau saya jadi Deddy, saya malu dan minta mundur saja,” tambah Alfons Kolo, konstituen lainnya.

Kendati dikatakan ‘kurang bukti’, namun penyidik BNN Kota Kupang mengharuskan Deddy untuk menjalani rehabilitasi karena terbukti melalui hasil test urin, Deddy adalah sebagai pemakai narkoba.

“Apalagi sebagai wakil rakyat, kok bisa ya, bersama dengan wanita bukan istri di dalam kamar hotel. Dari aspek moral dan etika sangat tidak dibenarkan. Meski istri sahnya tidak mempersoalkan, tapi warga TTU sebagai konstituennya tetap akan mempersoalkan,” demikian komentar Ari M. Seran, salah satu mahasiswa Unimor.

Yang mengherankan, lanjut Ari, Partai Hanura dan lembaga DPRD TTU seakan ‘tutup mata dan tutup telinga’ atas sepak terjang anggotanya.

“Kami berhak bicara dan mengkritik wakil rakyat yang menyimpang dari kode etik sebagai anggota parpol maupun sebagai anggota legislatif,” tambahnya.

Meski demikian, kata Ari, jika Deddy tidak mau mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik, pihaknya tidak memaksakan.

“Kami tidak paksa. Silahkan saja pergi ke gedung DPRD TTU. Silahkan bekerja. Itu hak Anda. Tapi hak kami adalah terus berbicara sampai seluruh dunia tahu bahwa moral anda rusak,” katanya.

Sementara itu, Direktur Lakmas NTT, Victor Manbait, S.H, kasus Deddy menimbulkan kegaduhan hukum juga kegaduhan politik.

“Kegaduhan yang dimaksudkan di sini adalah yang benar bisa disalahkan dan yang salah bisa dibenarkan atau dianggap biasa-biasa saja. Masyarakat jadinya bingung untuk menentukan secara pasti nilai kebenaran dan nilai moral yang seperti apa yang harus dipegang,” jelas Manbait. (k-1)

Editor: Edmon K

Advertisements

Advertisements

Advertisements