Koalisi Fraksi Laporkan Dosa-Dosa Bupati TTU ke Mendagri di Jakarta

Advertisements

Intinya, dalam laporan pengaduannya, koalisi fraksi menyebutkan bahwa Bupati TTU telah menggunakan kewenangan tanpa kendali serta lamban dalam pelayanan administrasi kepemerintahan maupun pelayanan pembangunan bagi masyarakat TTU.

Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S. Pt

KEFAMENANU, HALAMANSEMBILAN.COM
Koalisi Fraksi DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melaporkan dosa-dosa Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S. PT, ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI di Jakarta.

Laporan pengaduan itu disampaikan secara tertulis lewat surat tertanggal 9 November 2020. Intinya, dalam laporan pengaduannya, koalisi fraksi menyebutkan bahwa Bupati TTU telah menggunakan kewenangan tanpa kendali serta lamban dalam pelayanan administrasi kepemerintahan maupun pelayanan pembangunan bagi masyarakat TTU.

Minus Fraksi Nasdem, surat tersebut ditandatangani oleh masing-masing ketua dan sekertaris anggota Koalisi fraksi DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara yang terdiri dari Fraksi Golkar (Ketua Agustinus Tulasi, SH dan Sekertaris Therensius Lazakar), Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Ketua Fabianus One Alisiono dan Sekertaris Landelinus Kono Meta).
Berikutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ketua Theodorus H. Tahoni, S.Pd dan Sekertaris Servianus Sandy Sally, S.Pd), Fraksi Hati Nurani Rakyat (Ketua Hilarius Ato, SE dan Sekertaris Irenius Fredrik Taolin), Fraksi Indonesia Sejahtera yang terdiri dari Perindo dan PKS (Ketua Marianus Lay Manek dan Sekertaris Arifintus Talan, SE).

Selanjutnya Fraksi Ampera yang terdiri dari PDIP, Demokrat, PAN dan Berkarya (Ketua Leonard Naibobe, SH dan Sekertaris Yohanes Salem, ST).

Dalam suratnya koalisi fraksi menyampaikan pengaduan masyarakat terkait penggunaan kewenangan tanpa kendali dan lambannya pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap hak-hak rakyat. Kondisi tersebut sudah berlangsung sangat lama.

Dijelaskan bahwa kelompok masyarakat yang sering dirugikan oleh Pemerintah Daerah TTU, atau tepatnya oleh Bupati TTU adalah ASN dan Tenaga Kontrak serta masyarakat umum.

Surat itu merinci dua tindakan bupati yang dianggap sewenang-wenang yakni mutasi ASN dengan prosedur yang tidak benar dan tenaga kontrak daerah yang belum dibayar honornya.

Pertama, terjadi mutasi Pejabat maupun staf ASN secara sesuka hati tanpa prosedur yang benar. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati melakukan pemberhentian dari Jabatan (nonjob) terhadap beberapa pejabat struktural di lingkungan pemerintahan Kabupaten TTU tanpa melalui proses.

Oleh karena merasa sangat dirugikan para pejabat tersebut melakukan protes dan menolak serah terima jabatan dengan Pelaksana Tugas.

Kejadian seperti itu sebenarnya sudah berulang kali terjadi namun baru pada saat ini ada pejabat yang berani menolak secara terbuka.

Kondisi yang sama juga dialami sekitar 10 Sekertaris Desa yang dirotasi antar desa tanpa alasan yang jelas. Rotasi ini telah menyebabkan para sekertaris desa yang dirotasi dipisahkan dari keluarga mereka.

Beberapa desa yang punya keberanian telah melakukan protes dengan pertimbangan bahwa saat ini sudah dipenghujung tahun anggaran, sementara Sekdes adalah salah satu pengelola dana desa. Dengan demikian rotasi dianggap akan menyulitkan pertanggunajwaban anggaran.

Alasan lain dari protes mereka adalah bahwa saat ini sudah mendekati waktu pelaksanaan Pilkada sehingga suasana desa dijaga agar tetap kondusif.

Kedua, adanya tuntutan dari para Tenaga Kontrak Daerah yang sudah bekerja sejak bulan Januari. Namun hingga saat ini Surat Keputusan Bupati belum ditandatangani sehingga gaji Tenaga Kontrak pun belum dibayar. Dijanjikan bahwa awal bulan Desember gaji mereka baru akan dibayar.

Kondisi ini sudah terjadi setiap tahun anggaran. Secara politik Lembaga DPRD telah memfasilitasi berulang kali atas persoalan tenaga kontrak daerah ini akan tetapi semua upaya Lembaga DPRD selalu diabaikan oleh pemerintah.

Lembaga DPRD mencermati bahwa upaya ini dilakukan lantaran istri bupati TTU aktif maju sebagai salah satu kontestan dalam pilkada TTU tahun 2020, sehingga jelas motifnya untuk memaksakan kehendak terhadap para tenaga kontrak daerah untuk mendukung istrinya, hal inipun diberlakukan kepada para ASN dengan cara memutasi tanpa Alasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Lembaga DPRD Kab TTU mengadukan tindakan sewenang-wenang dari pak Bupati TTU dan buruknya pelayanan public bagi masyarakat di Kabupaten TTU dengan tuntutan:

Meminta Menteri Dalam Negeri membentuk tim untuk mendalami lebih jauh terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Bupati TTU 2 periode.

“Kami mengharapkan intervensi Kementerian Dalam Negeri untuk bisa menciptakan suasan pemilukada di Kabupaten TTU yang aman, damai dan jauh dari tekanan penguasa yang dapat merusak kehidupan demokrasi di Kabupaten TTU dengan cara memberi cuti kepada Bupati selama proses pemilukada berlangsung,” tulis koalisi DPRD TTU.

Mengembalikan para pejabat yang dihukum tanpa kesalahan dan tak melalui pemeriksaan pada jabatan semula.

Mengembalikan para Sekertaris Desa pada lokasi semula sesuai SK pengangkatan sebagai Sekertaris Desa.

Bupati agar segera menerbitkan SK Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah dengan penegasan agar tidak diulangi pada tahun yang akan datang serta memerintahkan bupati agar segera membayar hak-hak (gaji) semua Tenaga Kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kesempatan pertama.

Menuntut Bupati Bersama aparat Pemerintah Daerah kabupaten TTU agar melayani masyarakat dengan lebih baik, lebih cepat, lebih adil dan lebih transparan.

Mendesak agar Bawaslu menegakkan ketentuan hukum terkait pelanggaran kewenangan mutasi sesuai amanat UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 71.

Surat tersebut ditembus juga kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Bawaslu RI di Jakarta, Ombusman RI di Jakarta, Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang dan Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang. (jude)

Editor: Jude Lorenzo Taolin

Advertisements

Advertisements

Advertisements