Kenapa Korupsi Dana Desa Merajalela tapi Kades Selalu Lolos Jeratan Hukum, Ini Penyebabnya

Advertisements

“Laporan yang kami terima dari masyarakat, ada upaya melindungi para Kades dan mantan Kades oleh oknum inspektorat atau BPMD. Kasus korupsi dana desa dimanipulasi datanya menjadi sebatas pelanggaran administrasi semata,” ungkap Abraham Paul Liyanto tentang temuan faktanya itu.

Ilustrasi

JAKARTA, HALAMANSEMBILAN.COM – Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Abraham Liyanto mengungkapkan fakta, kasus korupsi dana desa di NTT dan wilayah lainnya di Indonesia terus meningkat.

Tapi herannya kades dan mantan kades yang terlibat kasus korupsi dana desa selalu lolos dari hukuman masuk penjara. Apa penyebabnya?

“Mereka lolos berkat adanya aturan yang menyebut pemeriksa awal atas dugaan korupsi dana desa dilakukan inspektorat daerah. Inilah penyebabnya,” tukas Abraham Paul Liyanto.

Ia menguraikan, sejak tahun 2019, ada nota kesepahaman antara Kemendagri, Polri dan Kejaksaan Agung tentang koordinasi Antar Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu jaksa dan polisi terkait laporan atau pengaduan masyarakat.

Salah satu tema dalam nota kesepahaman itu terkait penanganan laporan korupsi dana desa yang memberi kewenangan kepada inspektorat daerah sebagai pemeriksa pertama.

Konsekuensi dari aturan itu adalah APH tidak bisa langsung memeriksa dan mengaudit dana desa berdasarkan laporan masyarakat, tetapi terlebih dahulu diperiksa inspektorat daerah.

Jika ditemukan kerugian negara yang bukan pelanggaran administratif, baru diserahkan ke APH untuk diperiksa lebih lanjut.

Abraham melihat aturan itu dimanfaatkan oleh para Kades dan mantan Kades. Mereka kerjasama dengan oknum Inspektorat Daerah, Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), serta aparat terkait dalam hal pengelolaan dana desa.

“Laporan yang kami terima dari masyarakat, ada upaya melindungi para Kades dan mantan Kades oleh oknum inspektorat atau BPMD. Kasus korupsi dana desa dimanipulasi datanya menjadi sebatas pelanggaran administrasi semata,” ungkap Abraham Paul Liyanto tentang temuan faktanya itu.

Dengan modus ini, kades dan mantan kades yang korupsi dana desa, tidak direkomendasikan ke APH untuk diperiksa dalam kasus tindak pidana korupsi.

Karena itu Abraham mengusulkan oknum staf Inspektorat Daerah maupun oknum staf Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) harus diperiksa juga oleh jaksa atau polisi sebagai alat penegak hukum (APH).

“Sebab mereka adalah pembina program Dana Desa. Jika ada kasus korupsi dana desa, mereka harus dimintai pertanggungjawabannya secara hukum pula. Jangan cuma kepala desa semata,” tandasnya. (k-1)

Editor: Ade

Advertisements

Advertisements