Kasus Deni Kimbenu Bakal Bergulir ke Meja PHI: Bekerja 16 Tahun Dipecat Tanpa Pesangon

Advertisements

“Jika anjuran itu tidak memberikan solusi yang memuaskan, maka kasus ini akan diperkarakan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),” ancam Victor Manbait, SH.

Deni Kimbenu (48), mantan karyawan PT Sari Karya Mandiri (kanan) dan Direktur Lakmas NTT, Victor Manbait, SH (kiri)

KUPANG, HALAMANSEMBILAN.COM – Deni Kinbenu (48), warga Aibak, Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), harus bolak-balik mencari keadilan hukum atas nasibnya.

Pasalnya, pesangonnya tidak dibayar kendati telah bekerja selama 16 tahun di PT Sari Karya Mandiri (SKM), sebuah perusahaan jasa konstruksi bangunan. Ia telah diberhentikan secara sepihak tanpa mengetahui apa kesalahan fatal yang dibuatnya.

Kini persoalan yang menimpa dirinya telah diadukan ke Dinas Nakertrans Provinsi NTT di Kupang setelah gagal mediasi di Kantor Dinas Nakertrans Kabupaten TTU di Kefamenanu.

Terhadap masalah yang dihadapinya, Deni mendapat pendampingan hukum dari Direktur Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) NTT, Victor Manbait, SH.

“Kami sudah dua kali melakukan mediasi dengan staf Kantor Dinas Nakertrans NTT. Tadi siang (Jumat, 9 Oktober 2021), adalah mediasi terakhir,” jelas Deni, didampingi Victor Manbait, SH, saat ditemui usai mengikuti mediasi kedua di Kupang, Jumat (9/10/2021) siang

Pihak Kantor Nakertrans NTT akan memberikan keputusan berupa ‘anjuran’ penyelesaian masalah dalam waktu paling lama 10 hari ke depan.

“Jika anjuran itu tidak memberikan solusi yang memuaskan, maka kasus ini akan diperkarakan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),” ancam Victor Manbait, SH.

Sebelumnya diberitakan, Deni dipekerjakan oleh Hironimus Taolin alias Hemus sebagai staf di PT Sari Karya Mandiri sejak tahun 2004.

Ia dipercayakan melaksanakan sejumlah pekerjaan pokok untuk mengurus administrasi proyek, mengikuti proses tender, pelaksanaan, pengawasan, hingga penyerahan proyek, serta pencairan dana perusahaan PT SKM.

PT SKM, kata Deni, menggarap sejumlah proyek dari APBD Kabupaten dan Provinsi, serta APBN dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah.

Selama melaksanakan pekerjaan pokok proyek tersebut, dia difasilitasi oleh perusahaan dengan biaya operasional. Baik untuk urusan-urusan adminitrasi, pelayanan tamu terkait proyek maupun dalam pengawasan pelaksanaan proyek. Besaran biaya operasional berkisar antara Rp 3-5 juta.

Selama bekerja di perusahaan itu, Hemus Taolin tidak pernah membicarakan besaran upah untuk Deni. Meski begitu, Deni mengaku tidak menanyakan upahnya. Deni tetap bertahan bekerja, tanpa upah bulanan.

Deni hanya mengandalkan kelebihan dari dana operasional setiap kegiatan yang diperintahkan oleh Hironimus. Dan itu berlaku terus-menerus selama 16 tahun.

“Saat kasus pemecatan tanpa pesangon ini dipersoalkan, Hemus Taolin melalui kuasa hukumnya mengatakan saya cuma rekan kerja, bukan karyawan,” ungkap Deni.

Menanggapi soal ini, Victor Manbait menegaskan status ‘rekan kerja’ tidak diatur dalam UU Naker. Dan Deni telah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pokok yang ditugaskan Hemus Taolin.

“Bahkan Deni diangkat menjadi kepala cabang perusahaan milik Hemus Taolin. Masak disebut rekan kerja?” tukas Manbait kesal. (k-1)

Editor: Ade

Advertisements

Advertisements