Kadis PKO Transfer Gaji Guru PTT Rp 25,6 Miliar ke Bank NTT Atas Perintah Bupati TTU Melalui Telepon Genggam

Advertisements

Auditor BPK Perwakilan NTT Kaget dan Terheran-Heran

“Bupati TTU urus uang negara kayak urus uang milik perusahaan pribadi. Main perintah secara lisan lewat telepon genggam. Ini bukti pemimpin kelola uang APBD secara serampangan dan tidak profesional,” kritik Modok.

KEFAMENANU, HALAMANSEMBILAN.COM – Tim auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) dibuat kaget dan terheran-heran ketika memeriksa prosedur dan realisasi honorarium guru pegawai tidak tetap (PTT) Tahun Anggaran (TA) 2019 senilai Rp 25.680.000.000,00 miliar.

Lantaran tim auditor menemukan fakta transfer gaji/honor guru pegawai tidak tetap (PTT) senilai Rp 25,6 miliar ke rekening titipan di Bank NTT hanya berdasarkan perintah melalui telepon genggam Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt. Bukan berdasarkan perintah dokumen surat yang sah dan akuntabel serta ditandatangani pejabat berwewenang.

Temuan fakta ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2019
Nomor: 85.b/LHP/XIX.KUP/07/2020 Tanggal 7 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Amin Adab Bangun, S.E, M.Si, Ak., CA sebagai Wakil Penanggungjawab Pemeriksa.

Tim auditor yang memeriksa Kadis PKO Kabupaten TTU, Drs. Yosep Mokos melalui wawancara tanggal 21 Februari 2020 mendapat penjelasan jujur bahwa transfer gaji para guru PTT senilai Rp 25.680.000.000,00 ke rekening titipan di Bank NTT atas perintah lisan melalui telepon genggam dari Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes. Bukan atas dasar perintah dokumen surat yang sah dan akuntabel yang ditandatangani pejabat berwewenang.

Ketika fakta ini dikonfrontir oleh auditor ke Kepala Bank NTT Cabang Kefamenanu, diperoleh penjelasan serupa.

Menanggapi kasus ini, Ketua Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan (Garda) Kabupaten TTU, Paulus Bau Modok, S.E, menilai pengelolaan APBD oleh Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes ibarat mengurus ‘perusahaan pribadi’.

“Bupati TTU urus uang negara kayak urus uang milik perusahaan pribadi. Main perintah secara lisan lewat telepon genggam. Ini bukti pemimpin kelola uang APBD secara serampangan dan tidak profesional,” kritik Modok.

Ketika tim auditor melakukan uji petik terhadap 571 guru PTT, ditemukan fakta baru yang juga sangat mengejutkan, sebagai berikut. Pertama, tiga orang guru PTT yang tidak hadir dan tidak pernah masuk sekolah untuk mengajar namun honornya tetap dibayar selama 12 bulan penuh pada tahun 2019. Ini berarti terjadi kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp 45 juta.

Kedua, ketidaksesuaian pembayaran dengan TMT dalam SK Pengangkatan guru PTT. Saat dilakukan pengujian atas Dokumen Pangangkatan PTT dan komfirmasi diketahui bahwa terdapat empat PTT yang dibayar penuh dalam tahun 2019 berbeda dengan TMP dalam SK Pengangkatan sehingga terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp.25.000.000,00

Ketiga, ketidaksesuain TMT dalam SK dengan mulai bekerja di sekolah. Hasil komfirmasi dengan PTT diketahui bahwa terdapat lima guru PTT yang tidak bekerja sesuai TMT dalam SK Pengangkatan PTT sehingga terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp.32.500.000,00

Keempat, lima orang guru PTT menerima pembayaran honorarium ganda dari Dana Bos dan APBD senilai Rp 95.400.000,00.

Dari temuan sejumlah fakta tersebut, tim auditor BPK RI Perwakilan NTT berkesimpulan telah terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali.

Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap pengeluaran Belanja atas Beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Berikutnya ayat (2) yang menyatakan bahwa, ”Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.” (jude)

Editor: Jude Lorenzo Taolin

Advertisements

Advertisements

Advertisements