Kades di NTT Perintah Bendahara Desa Potong Uang BLT, Warga Mengadu ke Wartawan

Advertisements

Ilustrasi penyaluran BLT

KUPANG, HALAMANSEMBILAN.COM – Yerimias Niko Betty, Kepala Desa Oof, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memerintahkan bendaharanya, Jekson Faot, untuk memotong uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari tiap warganya.

Masing-masing penerima BLT mendapat potongan dengan besaran yang bervariasi antara Rp 50 ribu/orang sampai Rp 100/orang. Potongan ini sudah terjadi sejak triwulan I, II dan III.

Akibatnya, warga beramai-ramai mengadu kepada wartawan di Kota SoE, ibukota Kabupaten TTS.

“Tahap pertama, kami terima Rp 850 ribu per orang dari seharusnya Rp 900 ribu per orang. Tahap ketiga ini, kami cuma terima Rp 800 ribu. Padahal kami tandatangan kuitansi terima Rp 900 ribu per orang,” keluh salah satu warga via ponselnya, baru-baru ini.

Keluhan senada juga disampaikan Alfred Faot, warga lainnya. Ia mengatakan potongan uang BLT oleh Bendahara Desa itu sudah berlangsung sejak tahun lalu.

“Kadang terima Rp 800 ribu, kadang saya terima Rp 850 ribu. Saya tidak tahu uang itu dipakai untuk apa saja,” keluhnya, sebagaimana dikutip dari suaratts.com.

Kondisi ini dibenarkan oleh Ketua BPD Desa Oof, Timotius Faot, dan beberapa anggota BPD setempat.

“Kades Oof dan bendaharanya bersekongkol untuk tilep uang BLT milik warganya. Kami akan melapor ke Bupati TTS,” jelas Ketua BPD dengan nada marah.

Kades Oof, Yerimias Niko Betty, yang dikonfirmasi per teleponnya, membenarkan adanya kebijakan potongan uang BLT tersebut.

“Uang itu untuk ongkos merayakan HUT Proklamasi RI ke-77 di Kecamatan Kuatnana. Sebab tidak ada alokasi anggaran untuk perayaan HUT Proklamasi,” jelas Betty tentang alasan kebijakannya itu.

Ditanya wartawan, kenapa potongan diberlakukan sejak tahun lalu, jika itu untuk ongkos perayaan HUT Proklamasi ke-77 di tingkat kecamatan? Kades OOf terdiam dan tidak menanggapi.

Advertisements

Selanjutnya wartawan menjelaskan potongan uang BLT untuk alasan dan tujuan apapun tidak dibenarkan. Bisa diproses hukum karena itu tindak pidana penggelapan hak warga.

“Maaf Pak, nanti saya perintahkan Bendahara Desa segera kembalikan potongan tersebut. Saya pastikan dalam bulan ini sudah harus dikembalikan,” janji Betty kepada wartawan. (k-1)

Editor: Ade

Advertisements