Jimmy Lambila: Direktur RSUD Kefa Minta Fee 15 Persen Untuk Mantan Bupati TTU

Advertisements

 fee proyek
ilustrasi

KUPANG, HALAMANSEMBILAN.COM – Kajari TTU, Roberth Jimmy Lambila, SH, MH, yang bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perkara kasus korupsi Proyek Pengadaan Alkes 2015 jilid II, mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan.

Jimmy Lambila mengatakan bahwa mantan Direktur RSUD Kefamenanu sekaligus Kuasa Pengguna Anggara (KPA), I Wayan Niarta, memerintahkan Yoksan MDE Bureni selaku PPK untuk memintah jatah fee sebesar 15 persen kepada kontraktor pelaksana.

Fakta ini diungkapkan Jimmy Lambila saat membacakan surat dakwaan, dalam sidang perdana kasus Korupsi Proyek Pengadaan Alkes Jilid II di RSUD Kefamenanu TA 2015, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,7 miliar, dari total nilai proyek Rp 5,7 miliar, Jumat (17/6/2022) lalu.

“Nanti sampai sana, minta fee 15 persen untuk Bupati (mantan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt, Red), kita (KPA dan PPK) dan Pokja,” kata Jimmy Lambila, mengutip percakapan I Wayan Niarta dengan Yoksan MDE Bureni.

Usai sidang, para wartawan mencoba mengorek keterangan dari Jimmy Lambila, kenapa ia turun langsung bertindak sebagai JPU, apakah karena adanya fakta mengejutkan terkait permintaan fee proyek 15 persen?

“Bukan begitu alasannya. Saya bertindak sebagai JPU karena kita kekurangan tenaga jaksa. Semua jaksa saya sibuk memeriksa kasus korupsi dan perkara lainnya,” elak Jimmy Lambila.

Tentang fakta permintaan fee 15 persen itu, lanjut Jimmy, dalam sidang perkara korupsi Alkes Jilid I, kontraktor pelaksana juga sudah mengakui terus terang adanya permintaan fee itu.

Sebelumnya diberitakan, mantan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt, diperiksa jaksa soal kasus korupsi Proyek Pengadaan Alkes di RSUD Kefamenanu TA 2015 senilai Rp 5,7 Miliar.

Dalam kasus ini, sudah 32 pejabat dan mantan pejabat yang diperiksa sebagai saksi.

Kasus proyek ini sudah ditingkatkan jaksa dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Sebab ditemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp 2,7 miliar dari total nilai proyek Rp 5,7 miliar.

Saat diperiksa jaksa sebagai saksi, Ray Fernandes bantah menerima sogokan Rp 250 juta dari kontraktor bernama Ongky Manafe.

Sementara itu mantan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt, yang dikonfrimasi terpisah via ponselnya, Senin (21/3/2022) pagi, membenarkan ia sudah diperiksa jaksa.

Namun Ketua DPD Partai Nasdem NTT ini membantah keras menerima sogokan sebesar Rp 250 juta dari kontraktor Ongky Manafe, dalam kasus pengadaan Alkes fiktif Bank Darah di RSUD Kefamenanu.

“Tidak benar itu. Jangankan menerima sogokan, bertemu Ongky Manafe saja saya tidak pernah,” bantahnya melalui pesan WhatsApp.

Sebelumnya Kuasa Direktur PT Karya Imanuel Mulia, Ongky Manafe, mengaku setor uang Rp 250 juta kepada mantan Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes, S.Pt.

Pengakuan Ongky Manafe ini disampaikan dalam ruang sidang Pengadilan Tipikor Kupang, Senin (24/5/2021) lalu.

Sidang ini dipimpin oleh majelis hakim Teddy Windiartono didampingi hakim anggota Elmayawati Fau dan Gustaf Marpaung.

Dalam kesempatan sidang Senin siang, JPU Benfrid C. Foeh, menghadirkan 5 orang saksi dari pokja. Yaitu Chrysugonus Bifel, Yuventus Reku, Yustinus Binsasi, Gregoriussen R. Asten dan Silvester Lapit.

Saat itu majelis hakim memberi kesempatan kepada Ongky Manafe untuk menanggapi keterangan para saksi dari pokja Proyek Pengadaan Alkes di RSUD Kefamenanu.

“Saya setor Rp 250 juta ke mantan bupati,” kata Ongky Manafe sebagaimana dikutip dari kriminal.co.

Ia tidak merinci, uang disetor dengan cara transfer ke rekening, menyerahkan secara langsung (tunai) ataukah melalui perantara.

Advertisements

Ongky Manafe pun tidak menjelaskan secara rinci tujuan pemberian uang ke mantan Bupati TTU apakah terkait proyek Alkes RSUD Kefamenanu atau terkait pinjam-meminjam uang.

Ongky Manafe juga menegaskan ia menyerahkan uang sogokan Rp 125 juta kepada 5 anggota pokja. (jude)

Editor: Jude Lorenzo Taolin

Advertisements