Garda TTU dan Fraksi PKB Bertanya: Kapan Jaksa Tuntaskan Penyelidikan Kasus Guru PTT?

Advertisements

“Hari ini saya datang ke Kantor Kejari Kefamenau, untuk mempertanyakan sejauhmana hasil penyelidikan kasus pengangkatan guru PTT (guru tenaga kontrak) yang berjalan sejak bulan Mei 2020 lalu. Kok, tidak ada kabar perkembangannya? Apakah jaksa serius atau tidak?,” tanya Ketua Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan (Garda) Kabupaten TTU, Paulus Bau Modok, S.E, di Kantor Kejari TTU, Kamis (30/7/2020).

KEFAMENANU, HALAMANSEMBILAN.COM – Ketua Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan (Garda) Kabupaten TTU, Paulus Bau Modok, S.E, mempertanyakan keseriusan dan niat baik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Timor Tengah Utara (TTU), Bambang Sunardi, S.H, dan stafnya untuk mengusut tuntas kasus pengangkatan guru pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten TTU.

Pasalnya belum ada kabar apapun tentang kemajuan penyelidikan kasus tersebut, setelah berjalan tiga bulan. Bahkan jaksa pun seakan ‘diam membisu’.

“Hari ini saya datang ke Kantor Kejari TTU, untuk mempertanyakan sejauhmana hasil penyelidikan kasus pengangkatan guru PTT (guru tenaga kontrak) yang berjalan sejak bulan Mei 2020 lalu. Kok, tidak ada kabar perkembangannya? Apakah jaksa serius atau tidak?,” tanya Ketua Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan (Garda) Kabupaten TTU, Paulus Bau Modok, S.E, di Kantor Kejari Kefamenanu, Kamis (30/7/2020).

Ia menegaskan Garda TTU dibantu LSM, organisasi pemuda, organisasi mahasiswa dan tokoh masyarakat sudah membantu jaksa menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti lainnya untuk dijadikan referensi bagi penyelidikan kasus tersebut.

“Hari ini saya datang lagi, karena jaksa minta tolong saya untuk serahkan bukti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Timor Tengah Utara. Dalam LHP itu ada juga laporan hasil pemeriksaan kasus guru PTT di Kabupaten TTU yang bermasalah itu,” jelas Modok.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD TTU, Theodorus H. Tahoni, S.Pd, yang dihubungi terpisah, Kamis siang, mengatakan jaksa bisa menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan NTT, sebagai panduan dan alat bukti untuk menyelidiki kasus pengangkatan guru PTT.

“LHP dari BPK RI Perwakilan NTT itu bisa dijadikan masukan bagi jaksa. Kita berharap jaksa serius menyelidiki kasus ini,” pinta Tahoni yang berasal dari Fraksi PKB.

Tahoni beralasan dalam LHP BPK RI Perwakilan NTT, sangat jelas tercantum nama orang, sekolah, besaran uang termasuk kronologis, mekanisme perekrutan dan lain sebagainya, yang terbukti berjalan di luar ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Tahoni, pengangkatan PTT pada Dinas PKO Kabupaten TTU melanggar Peraturan Bupati TTU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standart Operating Prosedure (SOP) Tentang Penerimaan Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten TTU.

“Termasuk melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pemenuhan Kebutuhan, Pengangkatan Profesionalisme dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah, Madrasah, dan Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil serta Terluar,” tandas Tahoni.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTU, Bambang Sunardi, S.H, belum berhasil dimintai tanggapannya terhadap desakan dan pertanyaan terkait perkembangan penyelidikan kasus pengangkatan guru PTT di Kabupaten TTU. (jude)

Editor: Jude Lorenzo Taolin

Advertisements

Advertisements

Advertisements