Dana Covid-19 Dipakai Untuk Ongkos Pilkada, Ketua KPK Bilang: Ancamannya Hukuman Mati

Advertisements

“Jika bukti cukup, kita proses hukum. Ancamannya hukuman mati. Tidak ada tawar-menawar,” tandas Firli Bahuri kepada para wartawan di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Ketua KPK, Firli Bahuri

JAKARTA, HALAMANSEMBILAN.COM – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mensinyalir beberapa kepala daerah menggunakan anggaran penangangan Covid-19 untuk ongkos Pilkada.

“Jika bukti cukup, kita proses hukum. Ancamannya hukuman mati. Tidak ada tawar-menawar,” tandas Firli Bahuri kepada para wartawan di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Ia mengungkapkan, penyalahgunaan juga bisa dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran penanganan Covid-19 di wilayah atau daerah yang ikut menyelenggarakan pilkada serentak.

Pihaknya telah mengidentifikasikan beberapa kepala daerah yang berkepentingan untuk maju di Pilkada 2020 telah mengajukan alokasi anggaran Covid-19 yang cukup tinggi. Padahal kasus Covid-19 di wilayah tersebut sedikit. Sebaliknya meski kasus Covid-19 tinggi, ada kepala daerah ajukan anggaran sedikit karena memang sudah selesai dua periode memimpin.

“Itu khan modus. Kalau tidak untuk ongkos main pilkada karena sudah 2 periode, tentu untuk ongkos istri, anak dan menantu yang main pilkada,” tukasnya mengingatkan.

Kasus ini, lanjutnya, menjadi perhatian penuh KPK.

“Saya ingatkan jangan main-main. Ini menjadi perhatian penuh KPK. Terlebih dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun dari APBN maupun APBD adalah uang rakyat yang harus jelas peruntukannya dan harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya,” tutur Firli Bahuri sebagaimana dilansir dari tempo.co.

KPK, lanjut Firli, mengucapkan banyak terima kasih atas peran aktif seluruh elemen masyarakat yang turut mengawasi proses penggunaan dana penanganan Covid-19 yang dilakukan penyelenggara negara baik di pusat maupun aparatur pemerintah daerah.

Selain bisa melaporkan langsung ke KPK, ia mengatakan, masyarakat dapat mengakses aplikasi JAGA Bansos untuk melaporkan upaya penyelewengan yang dilakukan aparatur pemerintahan baik di pusat maupun di daerah kepada KPK.

Ia mengungkapkan beberapa laporan masyarakat yang masuk ke KPK saat ini sudah ditindaklanjuti. “Kembali saya ingatkan kepada calon koruptor atau siapapun yang berpikir atau coba-coba korupsi anggaran penanganan Covid-19, hukuman mati menanti dan hanya persoalan waktu bagi kami untuk mengungkap semua itu,” ujar Firli Bahuri. (k-0)

Editor: Julianus Akoit

Advertisements

Advertisements

Advertisements