CATAT! Kendaraan Hilang, Pengelola Parkir Bisa Dituntut Bayar Denda Rp 2 Miliar

Advertisements

“Karena juga harus diketahui. Ketika pengelola parkir mewajibkan konsumen membayar jasa parkir. Maka sudah menjadi sebuah kewajiban yang mengikat, pengelola parkir memberikan pelayanan kepada konsumennya. Bahwa, kehilangan dan kerusakan kendaraan‎ konsumen selama pemanfaatan jasa parkir, sepenuhnya merupakan tanggung jawab pelaku usaha pengelola parkir,” pungkasnya.

Ilustrasi Jasa Parkir

JAKARTA, HALAMANSEMBILAN.COM – Jika kendaraan hilang atau rusak di tempat parkir, penyedia jasa perparkiran atau pengelola jasa parkir progresif (berbayar, Red) bisa dituntut secara hukum untuk bertanggungjawab. Penyedia jasa parkir berbayar bisa didenda Rp 2 Miliar atau hukuman penjara maksimal 5 tahun.

“Termasuk, jika pengelola parkir mencantumkan klausul baku yang berpotensi merugikan konsumen. Misalnya mencantumkan tulisan pada tiket/karcis parkir, spanduk, dan papan informasi/pengumuman di area perparkiran berbunyi: Kerusakan atas kendaraan yang diparkirkan dan kehilangan atas barang-barang di dalam kendaraan merupakan tanggung jawab pengguna kendaraan. Itu bisa dituntut secara hukum,” tandas Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kemendag, Ojak Simon Manurung, di Jakarta baru-baru ini.

Menurut Ojak, pencantuman klausul tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Pelanggaran terhadap pencantuman klausul baku dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah),” ungkap Ojak dalam acara Sosialisasi dan Ekspos Hasil Pengawasan Jasa Parkir di Jakarta, baru-baru ini.

BACA JUGA: Diterjang Badai: Bayi Usia 5 Bulan Terbang Seperti Helikopter

Dugaan pelanggaran ini ditemukan saat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag melakukan pengawasan atas jasa perparkiran di sejumlah provinsi di Indonesia. Beberapa provinsi di antaranya, kata Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono, adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan.

Ilustrasi parkir

“Hasil pengawasan layanan jasa perparkiran banyak sekali ditemukan dugaan pelanggaran pencantuman klausul baku terkait aspek operasional. Jika terbukti melanggar, akan kami tindak tegas,” ujar Veri.

Penjelasan senada juga disampaikan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau, H Nurussulhi Nawawi dalam pertemuan dengan beberapa pihak pengelola parkir, Rabu (20/11/2019) di ruang sidang BPSK Lubuklinggau.

Dijelaskannya, adanya tulisan di kertas parkir milik pengelola parkir berbayar, yakni pengelola jasa parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan selama konsumen memanfaatkan sewa lahan parkir, wajib dilaporkan konsumen ke BPSK.

“Kami himbau konsumen membawa bukti struk parkir dan melaporkan pelaku usaha pengelola jasa parkir tersebut, kepada BPSK,” pintanya.

Menurutnya, tindakan kosumen dibenarkan sesuai dengan amanat Undang-undang RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Serta BPSK diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan.

“Karena juga harus diketahui. Ketika pengelola parkir mewajibkan konsumen membayar jasa parkir. Maka sudah menjadi sebuah kewajiban yang mengikat, pengelola parkir memberikan pelayanan kepada konsumennya. Bahwa, kehilangan dan kerusakan kendaraan‎ konsumen selama pemanfaatan jasa parkir, sepenuhnya merupakan tanggung jawab pelaku usaha pengelola parkir,” pungkasnya. (ade/k-0)

Editor: Julianus Akoit

Advertisements

Advertisements