Bupati TTU Terus Membangkang, Ratusan Pastor, Suster dan Bruder Kirim Surat Pernyataan Tolak

Advertisements

Rencana Gelar Pameran Pembangunan dan Pasar Rakyat

“Lex populi, suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Setiap kebijakan dan kegiatan pemeintah harus mengutamakan keselamatan rakyat,” demikian bunyi alasan penolakan para pastor, suster dan bruder tersebut.

Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt

KEFAMENANU, HALAMANSEMBILAN.COM – Menurut rencana, Rabu (16/9/2020) pagi ini, ratusan pastor, suster dan bruder se-Dekenat Kefamenanu akan menyerahkan surat pernyataan tolak atas sikap membangkang Bupati Timor Tengah Utara (TTU) yang terus bersikeras menggelar Pameran Pembangunan dan Pasar Rakyat.

Surat pernyataan tolak ini intinya tidak setuju jika Pameran Pembangunan dan Pasar Rakyat dipaksakan untuk digelar dalam situasi pandemi Covid-19.

Sebelumnya Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB), Kapolres TTU dan Dandim TTU juga sudah mengirimkan surat protes dan teguran kepada Bupati TTU atas sikap membangkang Bupati TTU tersebut.

Namun teguran dan protes berbagai pihak tersebut ditanggapi dingin oleh Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt. Ia bahkan menulis surat balasan bernomor: BPBD/360/126/Set/IX/2020 tertanggal 14 September 2020 yang intinya menegaskan sikap keras kepalanya untuk terus menggelar Pameran Pembangunan dan Pasar Rakyat di tengah situasi pandemi Covid-19.

Berikut garis besar isi dari surat pernyataan penolakan para pastor, suster dan bruder se-Dekenat Kefamenanu.

Pertama, mendukung seluruh pernyataan sikap Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten TTU. Kedua, mengapresiasi sikap Pemkab TTU yang membatalkan beberapa kegiatan perlombaan yang melibatkan para guru dan siswa dari tingkat TKK, SD, SMP dan SLTA.

Ketiga, menyayangkan sikap Pemkab TTU dan panitia yang tetap menggelar Lomba Pacuan Kuda di Pantai Tanjung Bastian tanpa memperdulikan surat protes dari berbagai pihak.

Keempat, mendesak Pemkab TTU dan panitia untuk membatalkan rencana menggelar Pameran Pembangunan, Expo dan Pasar Rakyat. Kelima, mendesak DPRD TTU untuk secara aktif dan tegas melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan setiap kebijakan pemerintah daerah yang berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan rakyat TTU.

Keenam, mendesak aparat keamanan (Pol PP, Polri dan TNI) melakukan penegakan hukum dan tindakan tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19 sesuai aturan yang berlaku.

Ketujuh, meminta dan melarang umat Katolik untuk tidak menghadiri aneka kegiatan pameran pembangunan, expo dan pasar rakyat.

Tentang alasan penolakan tersebut, para pastor, suster dan bruder menegaskan mendukung pemerintah daerah untuk sadar, taat dan mampu dan menjamin pelaksanaan protokol kesehatan dan produk peraturan pemerintah daerah sendiri yang tertuang dalam Perbup Nomor 59 Tahun 2020. Namun fakta menunjukkan telah terjadi pelanggaran oleh Bupati TTU dan jajarannya sendiri terhadap Perbup Nomor 59 Tahun 2020 itu sendiri.

“Lex populi, suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Setiap kebijakan dan kegiatan pemeintah harus mengutamakan keselamatan rakyat,” demikian bunyi alasan penolakan tersebut. (jude)

Editor: Jude Lorenzo Taolin

Advertisements

Advertisements

Advertisements