BREAKING NEWS! DPR Setuju Napi Koruptor Boleh Cuti dan Pelesir ke Mall

Advertisements

“Jadi napi termasuk napi koruptor boleh pulang ke rumah atau terserah kalau dia ke mall untuk belanja juga bisa. Asal didampingi oleh petugas lapas,” ujar Muslim saat dihubungi wartawan pada Kamis (19/9/2019) malam.

Ilustrasi Napi Koruptor

JAKARTA, HALAMANSEMBILAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bakal menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU PAS).Isinya memberi kelonggaran bagi narapidana dalam menjalani hukuman. Salah satunya, napi koruptor boleh cuti lalu pulang ke rumah serta boleh tapaleuk (pelesir, Red) ke mall kapan saja.

Pasal 9 dan 10 revisi UU PAS itu menimbulkan kontroversi. Namun ternyata sudah disepakati diam-diam antara DPR RI dengan pemerintah, Selasa 17/9/2019) malam untuk dibawa ke sidang paripurna pekan ini. Lalu menunggu diketok untuk disetujui.

Salah satu anggota Panitia Kerja (Panja) dari Fraksi PAN, Muslim Ayub mengungkapkan hak cuti bersyarat itu misalnya, bisa dipergunakan napi untuk keluar lapas dan pulang ke rumah. Atau boleh jalan-jalan ke mal, dengan syarat harus diikuti oleh petugas kemana pun.

“Jadi napi termasuk napi koruptor boleh pulang ke rumah atau terserah kalau dia ke mall untuk belanja juga bisa. Asal didampingi oleh petugas lapas,” ujar Muslim saat dihubungi wartawan pada Kamis (19/9/2019) malam.

Muslim juga mengungkapkan dalam aturan penjelasan revisi UU PAS tersebut tidak dijelaskan secara rinci berapa lama waktu cuti dan masa rekreasi untuk para napi. Ia mengatakan, nanti akan ada turunan yakni Peraturan Pemerintah atau PP terkait teknis tersebut.

“Nanti diatur di PP-nya. Berapa lama dan dalam sebulan itu berapa kali dia cuti, satu tahun berapa kali, itu diatur dalam PP,” tukas Muslim.

Selanjutnya Muslim menjelaskan revisi UU PAS ini juga meniadakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lalu mengembalikan pada pelaksanaan PP Nomor 32 Tahun 1999. Perubahan itu mempermudah syarat remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor dan pelaku kejahatan luar biasa lainnya.

Napi koruptor, kata Muslim, tak perlu lagi mendapat rekomendasi KPK dan mengajukan diri sebagai justice collaborator untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. (k-1)

Editor: Julianus Akoit

Advertisements

Advertisements

Advertisements