Berkas Korupsi Bawang Merah Sebesar Rp 4,9 Miliar Sudah Lengkap, Siap Disidangkan di Pengadilan Tipikor

Advertisements

“Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT menyatakan dua berkas kasus korupsi pengadaan bawang merah di Kabupaten Malaka dengan empat tersangka telah lengkap atau P21,” jelas Alfred Baun, Minggu (9/5/2021).

Penyidik Polda NTT sita barang bukti uang Rp 1 miliar dari kasus korupsi bawang merah

KUPANG, HALAMANSEMBILAN.COM – Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi) Nusa Tenggara Timur (NTT) Alfred Baun, mengungkapkan berkas perkara korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka senilai Rp 4,9 miliar sudah dinyatakan lengkap (P-21).

“Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT menyatakan dua berkas kasus korupsi pengadaan bawang merah di Kabupaten Malaka dengan empat tersangka telah lengkap atau P21,” jelas Alfred Baun, Minggu (9/5/2021).

Karena itu dalam waktu dekat, lanjutnya, kasus korupsi yang menyita perhatian publik di NTT ini bakal disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Kupang.

Penjelasan senada juga disampaikan Direktur Reskrimsus Polda NTT, Kombes Pol Johannes Bangun, S.Sos SIK di Mapolda NTT, Jumat (7/5/2021) lalu.

“Ada 2 berkas perkara dengan 4 tersangka yang dinyatakan P21,” tukas Kombes Pol Johanes Bangun.

Berkas pertama yang dinyatakan P21 yakni berkas untuk tersangka Yoseph Klau Berek selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga merupakan Kepala Bidang (kabid) holtikultura pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Malaka.

Satu berkas lagi untuk tiga tersangka dari pihak swasta, yaitu yang terdiri dari tersangka Baharuddin Tony, Kuasa Direktur CV Timindo (Kontarktor pelaksana).

Ditambah tersangka Simeon Benu selaku Direktur CV Timindo atau pemilik perusahaan dan tersangka Severinus Defrikandus Siribein selaku makelar.

Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 2 Ayat (1), pasal 3 dan atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat 1 Ke-1e KUH Pidana.

Sebelumnya diberitakan aparat penyidik Polda NTT melakukan penyidikan tindak pidana Korupsi pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak Rp 9.680.000.000.

Penyidk Polda NTT menemukan bukti kuat korupsi pengadaan benih bawang merah itu dilakukan dengan cara mark up harga.

Tindakan mark up harga bertentangan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa (konspirasi/kolusi) antara pihak terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah yakni pasal 6 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010.

Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta menerima hadiah/janji.

Tindakan mark up harga ini merugikan keuangan negara Rp 4.915.925.000 berdasarkan laporan hasil audit kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Propinsi NTT Nomor : SR-1455/PW24/5/2019, tanggal 25 Nopember 2019.

Penyidik sudah memeriksa 46 orang saksi dan menyita dokumen, mobil dan uang. (k-1)

Editor: Ade

Advertisements

Advertisements

Advertisements