Bank NTT Klaim Gagal Bayar MTN Rp 50 Miliar Adalah Resiko Bisnis

Advertisements

Klarifikasi Bank NTT
Apolos Djara Bonga SH mewakili Bank NTT memberikan klarifikasi soal kasus gagal bayar pembelian Surat Berharga berupa Medium Term Notes (MTN) senilai Rp 50 Milyar. Ia menegaskan itu  bukan kasus korupsi tetapi resiko bisnis

KUPANG, HALAMANSEMBILAN.COM – Bank NTT sebagai bank milik Pemprov NTT tetap pada pendirian tegas bahwa kasus gagal bayar pembelian Surat Berharga berupa Medium Term Notes (MTN) senilai Rp 50 Milyar bukan kasus korupsi.

Bahkan Bank NTT bersikukuh kasus gagal bayar MTN senilai Rp 50 miliar dengan nilai coupon rate Rp 10,5 Milyar dari PT. SNP adalah resiko bisnis atau Business Judgement Rule.

Demikian salah satu point kesimpulan/klarifikasi Bank NTT melalui Kuasa Hukumnya, Apolos Djara Bunga, S.H dalam rilis tertulis yang diperoleh tim media ini pada Selasa (14/05/2022) terkait kasus MTN Rp 50 Milyar Bank NTT.

Menurutnya, transaksi MTN senilai Rp 50 miliar tidak saja terjadi pada bank NTT, tetapi terjadi juga pada Bank umum lainnya dalam jumlah yang cukup besar dan hal ini dianggap sebagai resiko bisnis.

“MTN senilai Rp 50.000.00.000,- (lima puluh milyar) dianggap resiko bisnis dan kesimpulan itu diambil dalam RUPS PT BPD NTT,” tegasnya.

BACA JUGA: OPINI – Kerugian Akibat Pembelian MTN Rp 50 Milyar Bank NTT adalah Kecurangan, Bukan Resiko Bisnis

Djara Bunga juga menjelaskan, bahwa sebelum melakukan transaksi pembelian MTN Rp 50 Milyar dari PT. SNP, sebelumnya bank NTT sudah melakukan uji tuntas (Due Diligence) terhadap PT. SNP Finance sesuai keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-412/BL/2010 Tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

“Bahwa kedudukan hukum PT. SNP Finance adalah legal, maka dalam proses
pengembalian uang Rp 53.120.833.333,- (Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tercatat di Bundel Pailit yang ada pada Tim Kurator,” imbuhnya.

Bank NTT, lanjutnya, sejak Tahun 2011 telah melakukan transaksi Surat Berharga sesuai dengan ketentuan yang ada pada Bank NTT, sama halnya transaksi dengan PT. SNP Finance sesuai prosedur, metode dan cara yang sama.

Dan sejak tahun 2011 sampai sekarang, PT. BPD NTT telah mendapatkan keuntungan kurang lebi h Rp 1 triliun. Dan baru pada tahun 2018 terjadi resiko bisnis dengan PT. SNP Finance senilai Rp 50 miliar.

Apolos juga mengungkapkan ada interpretasi, anggapan atau asumsi subyektif yang berlebihan dari oknum atau persoalan MTN tersebut dengan tujuan kelompok tertentu dalam menanggapi, mendiskreditkan kredibilitas PT. BPD NTT, serta cenderung menyerang kehormatan Dirut bank NTT (Aleks Riwu Kaho, red).

“Hal ini dapat berimplikasi hukum terhadap oknum atau kelompok yang memberikan pendapat dan atau pernyataan yang tidak berdąsarkan hukum,” ujarnya mengingatkan.

Advertisements

Sebelumnya diberitakan tim media ini, Koordinator Organisasi Pegiat Anti Korupsi sekaligus Ketua Gerakan Republik Anti Korupsi (GRAK) dan Forum Pemuda Penggerak Perdamaian dan Keadilan Nusa Tenggara Timur (FORMADDA NTT), Yohanes Hegon Kelen Kedati mengajukan protes keras.

Ia menilai, bahwa kerugian bank NTT senilai Rp 60,5 Milyar (yang terdiri dari pokok Rp 50 Milyar dan bunga Rp 10,5 Milyar) akibat pembelian surat berharga jangka menengah atau Medium Terms Note (MTN) oleh bank NTT dari PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan atau PT SNP, tidak bisa dikategorikan sebagai risiko bisnis. (k-1/tim)

Editor: Ade

Advertisements