ASTAGA – Pembangunan Estate 7 Destinasi Baru Pariwisata NTT Senilai Rp 12,1 Milyar Menuai Masalah

Advertisements

Yaitu proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa menabrak aturan, kepemilikan ganda atas aset tanah/tempat pembangunan, status pengelolaannya tidak jelas, dan nama destinasi tersebut bukan hasil rembug atau kesepakatan dengan pemerintah daerah atau orang sebagai pemilik tanah setempat.

Cottage dan sarana ammenitas yang dibangun Pemprov NTT di Pegunungan Fatumnasi, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menuai masalah. Tampak salah satu traveller dari Kota Kupang sedang menikmati pemandangan dan fasilitas cottage yang dibangun di Pegunungan Fatumnasi yang indah dan berhawa sejuk.

KUPANG, HALAMANSEMBILAN.COM – Pembangunan Estate Tujuh (7) Destinasi Baru Pariwisata di Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT senilai Rp 12.114.764.960,00 (Dua Belas Milyar Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) menuai masalah.

Hal itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT April 2021. Menurut BPK, kegiatan tersebut tidak sesuai aturan dan bermasalah.

Yaitu proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa menabrak aturan, kepemilikan ganda atas aset tanah/tempat pembangunan, status pengelolaannya tidak jelas, dan nama destinasi tersebut bukan hasil rembug atau kesepakatan dengan pemerintah daerah atau orang sebagai pemilik tanah setempat.

BPK RI merincikan, pada Tahun Anggaran (TA) 2019, Pemprov NTT mengalokasikan anggaran senilai Rp 8.768.233.250 dan pada TA 2020, dialokasikan lagi anggaran senilai Rp 3.220.000.000 pada DPA Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTT. Namun ternyata dalam pelaksanaannya, menuai masalah.

BPK RI, menjelaskan, masalah itu antara lain; pertama, ada cottage yang dibangun di atas lahan milik pribadi (SHM) dan milik Pemerintah Daerah (Pemda) lain, dan juga tanpa didukung dokumen pemanfaatan atas asset tanah oleh Pemprov NTT.

Padahal pembangunan cottage dan sarana ammenitas 7 destinasi wisata baru tercatat di akun asset tetap Pemprov NTT dan menggunakan dana anggaran belanja modal daerah.

BACA BERITA TERKAIT: Kadisparekraf NTT ‘Mengaku Dosa’ Sudah Tabrak Aturan Pemerintah 

Contohnya yakni pembangunan cottage dan sarana amenitas Fatumnasi di Kabupaten TTS yang dibangun di atas lahan milik Pemda TTS.

Selain itu, pembangunan cottage dan sarana amenitas tersebut tidak didukung dengan bukti dokumen kerjasama pemanfaatan antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Pemerintah Kabupaten TTS atau dengan masyarakat pengelola cottage (Bumdes atau Pokmas).

Kasus lain yakni pembangunan cottage destinasi Kampung Adat Praimadita di Sumba Timur (bernama Katundu Cottage Victory).

Status tanah lokasi pembangunan cottage merupakan tanah milik pribadi salah satu anggota DPRD Sumba Timur yang hingga saat ini belum jelas status pengelolaannya; apakah akan diserahkan kepada Pemprov NTT ataukah diserahkan kepada pemilik tanah.

Pemilik tanah mau menyerahkan tanah tersebut kepada Pemprov NTT. Namun, belum ada perjanjian (antara Pemprov dan pemilik lahan, red) terkait mekanisme operasional cottage tersebut.

Menurut BPK, Cottage dan sarana ammenitas yang dibangun di Sumba Timur bukan tempat tujuan wisata. Kondisi infrastruktur ke lokasi tujuan wisata dimaksud juga belum mendukung karena berlumpur dan terjal, berbatuan, dan harus menggunakan kendaraan double gardan.

Selain itu, jarak dan waktu tempuh ke lokasi tujuan sekitar empat jam. Di lain sisi, cottage tersebut telah mendapat fasilitas sumur bor dan tandon atau bak penampung air serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari Pemprov NTT.

“Sampai dengan pemeriksaan fisik tanggal 31 Maret 2021, kegiatan pengelolaan cottage Sumba Timur belum berjalan karena belum ada tamu yang menginap di cottage tersebut. Cottage tersebut selama ini dikelola salah satu anggota DPRD Sumba Timur, selaku pemilik lahan,” tulis BPK.

Kedua, pengelolaan cottage juga belum jelas dan belum sesuai tujuan awal yakni entah swakelola/dikerjasamakan antara Pemprov dengan kelompok masyarakat (Pokmas) dan Bumdes.

Sementara pembangunan cottage dan sarana ammenitasnya menggunakan dana anggaran belanja modal Daerah.

Kondisi tersebut terjadi pada cottage yang dibangun di atas tanah milik pribadi (SHM) atau masyarakat yaitu pada desa Untiuhtuan (Weliman Kabupaten Kupang), Desa Wolwal (Kabupaten Alor), Desa Dalama (Kabupaten Rote Ndao), Desa Lamalera (Kabupaten Lembata), Desa Praimadita (Kabupaten Sumba Timur.

“Termasuk di desa Koanara Kabupaten Ende serta cottage dan sarana ammenitas Fatumnasi Kabupaten TTS,” beber BPK.

Ketiga, menurut BPK, sampai hari ini tidak ada pemasukan PAD bagi Pemprov NTT dari pengelolaan estate 7 destinasi wisata.

Padahal pekerjaan pengembangan penataan pariwisata Estate 7 Destinasi Baru berupa cottage dan sarana amenitas tersebut tercatat di akun aset tetap Pemprov NTT.

Khususnya untuk cottage dan sarana amenitas yang berada di Desa Koanara Kabupaten Ende. Sedangkan untuk lokasi pengerjaan yang berada di Kabupaten Kupang, TTS, Alor, Lembata, Sumba Timur, dan Rote Ndao tercatat sebagai aset lainnya.

Pengerjaan pembangunan cottage dan sarana ammenitas juga menggunakan anggaran belanja modal daerah.

Keempat, pembayaran paket pekerjaan cottage dan sarana ammenitasnya hanya berdasarkan kwitansi pembelian yang diberikan Pokmas kepada PPK sehingga tidak diketahui jelas progress realisasi fisik dan keuangan pada setiap termin pekerjaan. (k-1/sf/tim)

Editor: Ade

Advertisements

Advertisements