Ancam Bunuh Menko Polhukam, 4 Anggota FPI Pasuruan Ditangkap Polisi

Advertisements

Mereka yang ditangkap adalah Muchammad Nawawi atau Gus Nawawi (37) adalah warga Dusun Warungdowo Selatan, Pohjentrek, Pasuruan; Abdul Hakam (40), warga Dusun Krajan, Grati, Pasuruan; Moch Sirojuddin (39) warga Dusun Krajan, Grati, Pasuruan dan Samsul Hadi (37) warga Dusun Rembang, Grati, Pasuruan.

Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur menangkap 4 anggota FPI karena diduga menyebar ujaran kebencian dan mengancam akan membunuh Menko Polhukam Mahfud MD.

SURABAYA, HALAMANSEMBILAN.COM – Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur menangkap 4 anggota FPI karena diduga menyebar ujaran kebencian dan mengancam akan membunuh Menko Polhukam Mahfud MD.

Penangkapan dilakukan serentak Minggu (13/12/2020). Empat anggota FPI yang ditangkap itu berasal dari FPI Cabang Pasuruan.

Mereka yang ditangkap adalah Muchammad Nawawi atau Gus Nawawi (37) adalah warga Dusun Warungdowo Selatan, Pohjentrek, Pasuruan; Abdul Hakam (40), warga Dusun Krajan, Grati, Pasuruan; Moch Sirojuddin (39) warga Dusun Krajan, Grati, Pasuruan dan Samsul Hadi (37) warga Dusun Rembang, Grati, Pasuruan.

“Dalam video di akun tersebut, tersangka MN merekam dirinya dan mengancam Menko Polhukam Mahfud MD dengan menggunakan bahasa daerah tertentu,” Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan

Polisi bergerak berdasarkan 2 laporan yang masuk yakni, laporan pada 3 dan 11 Desember 2020.

Tak hanya MN, polisi menangkap tiga orang yakni, MS, SH dan AH yang berperan menyebarkan video tersebut.

Atas perbuatannya, keempat warga Pasuruan ini dijerat Pasal 27 Ayat (4) dan Pasal 28 Undang-Undang ITE.

“Ada tiga grup WA yang memuat konten itu,” ujarnya.

Sebelumnya seorang pendemo rumah ibunda Mahfud MD di Pamekasan, Madura ditangkap Polda Jatim diduga karena melakukan ancaman pembunuhan.

Dia adalah Aji Dores warga Pamekasan yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ancaman pembunuhan ini muncul pasca massa menggeruduk rumah ibunda Mahfud MD tersebut.

Atas perbuatannya, mereka terancam terjerat UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (4) dan/atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946.

“Dengan ancaman 6 tahun. Secara syarat formil dan yuridis kami punya kewenangan melakukan penahanan dan proses hukum kami lanjutkan,” pungkas dia. (k-3/*)

Editor: Julianus Akoit

Advertisements

Advertisements

Advertisements