Alfred Baun Akui Sempat Dirayu Pria Bernama Mukhtar Untuk Jadi ‘Pegawai KPK’

Advertisements

“Dia janji bahwa akan lantik saya di Hotel Aston, tanggal 29 Januari 2021 yang akan datang. Usai pelantikan dilanjutkan dengan pembekalan di Jakarta,” kisah Alfred Baun, saat dikonfirmasi Jumat (22/1/2021) petang.

Alfred Baun, Ketua ARAKSI NTT

KUPANG, HALAMANSEMBILAN.COM – Alfred Baun mengaku sempat dirayu seorang pria bernama Mukhtar untuk menjadi ‘Pegawai KPK’ Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Komunikasinya dengan pria misterius itu via percakapan WhatsApp pada bulan November 2020 lalu.

Pria ini mengaku sebagai anggota Dewan Pengawas KPK RI.

“Dia janji bahwa akan lantik saya di Hotel Aston, tanggal 29 Januari 2021 yang akan datang. Usai pelantikan dilanjutkan dengan pembekalan di Jakarta,” kisah Alfred Baun, saat dikonfirmasi Jumat (22/1/2021) petang.

Syaratnya, Alfred Baun harus mengundurkan diri dari organisasi ARAKSI NTT serta melengkapi beberapa dokumen administrasi. Yaitu mengirim pas foto dan E-KTP via aplikasi WhatsApp.

“Syarat lain lagi, mentransfer uang Rp 5 juta guna menebus peralatan yang bakal digunakan saya dalam bertugas. Peralatan itu, alat sadap telepon, sebuah laptop dan ID Card,” ungkap Alfred Baun.

Ia lalu curiga dan memutuskan mengundurkan diri sebagai calon ‘Pegawai KPK’
Daerah NTT.

Namun yang disesali dan membuatnya malu, sebuah surat tugas bertuliskan nama lengkapnya sudah terlanjur beredar di medsos.

Apalagi surat tugas itu dibubuhi tandatangan dari Ketua KPK RI, Komjen Pol Drs Firli Bahuri M.Si.

“Padahal sampai detik ini, secara fisik saya belum pegang surat tugas itu,” tukasnya.

Ia lalu melakukan kontak langsung dengan pihak KPK RI via telepon, dan diperoleh penjelasan, tidak ada anggota Dewan Pengawas KPK bernama Mukhtar.

“Dan saya juga mendapat penjelasan tidak ada pembukaan lamaran sebagai pegawai KPK yang bertugas di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia,” ungkap Alfred Baun.

Sebenarnya, lanjut Alfred Baun, Jumat petang tadi, ia merencanakan melapor kasus itu ke Polda NTT. Namun dari hasil konsultasi, diperoleh beberapa pertimbangan bahwa masalah sudah clear, setelah ia mengadu secara langsung ke KPK RI di Jakarta.

Sebelumnya diberitakan, Ipi Maryati Kuding dari Divisi Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menegaskan surat tugas dan surat edaran penunjukan Alfred Baun sebagai ‘pegawai’ KPK itu adalah palsu atau hoax.

Penegasan Humas KPK RI ini disebarkan secara tertulis kepada semua media massa di NTT.

Pihaknya, lanjut Ipi Maryati Kuding, mengaku sudah menerima informasi beredarnya Surat Tugas dan Surat Edaran di wilayah provinsi yang mengatasnamakan KPK sebagai pihak yang menerbitkan.

“KPK menyatakan dengan tegas bahwa Surat Tugas dan Surat Edaran tersebut palsu,” tandas Ipi Maryati Kuding.

Hingga saat ini, lanjutnya, KPK tidak memiliki cabang atau kepengurusan di tingkat daerah.

Juga tidak memberikan mandat atau wewenang melalui Surat Tugas kepada pihak lain selain Pegawai KPK dalam menjalankan tugas monitoring dan pencegahan korupsi. (k-1)

Editor: Julianus Akoit

Advertisements

Advertisements

Advertisements