20 Desa di Sikka Sudah Siap Integrasikan RPDAST dalam RKPdes

Advertisements

“Komitmen itu dilaksanakan menggunakan sumber dana desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019,” jelas Yuven Wangge, salah satu koordinator lokakarya tersebut, Jumat (5/7/2019).

MAUMERE, HALAMANSEMBILAN.COM – Sebanyak 20 desa yang berada sekitar daerah aliran sungai (DAS) Dagesime-Magepanda dan DAS Riawajo di Kabupaten Sikka sepakat dan siap untuk mengintegrasikan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) dalam RKPdes di desa masing-masing.

Komitmen ini terungkap saat digelar diskusi dalam Lokakarya Integrasi RPDAST ke Dalam Pembangunan Desa Tahun 2020 di Wilayah DAS Kabupaten Sikka, tanggal 25 – 27 Juni 2019 lalu.

“Komitmen itu dilaksanakan menggunakan sumber dana desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019,” jelas Yuven Wangge, salah satu koordinator lokakarya tersebut, Jumat (5/7/2019).

Dalam aturan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, papar Yuven Wangge, diebutkan bahwa bagian dari prioritas penggunaan dana desa adalah untuk kegiatan pelayanan social dasar yang juga meliputi pertanian, kesehatan, pendidikan, kesiapsiagaan bencana, penanganan bencana, dan pelestarian lingkungan hidup (pasal 5), peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan embung atau penampungan air (pasal 7), sarana social dasar dan lingkungan (pasal 9), dan pengembangan ketahanan masyarakat desa, pelestarian lingkungan hidup, dan kesiapsiagaan bencana (pasal 10).

Dalam beberapa kesempatan pembelajaran integrasi pengelolaan DAS dalam pembangunan di desa, lanjut Yuven Wangge, semua sepakat bahwa pengelolaan DAS tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri atau terpadu antar desa dan harus melibatkan berbagai pihak. Namun disadari pula bahwa pelibatan itu harus dipertegaskan tentang kewenangan dari masing-masing bagian.

“Misalnya kejelasan kewenangan antar desa, kabupaten, dan provinsi, seperti bidang kehutanan, lingkungan hidup, sungai, jalan, dan penangulangan bencana. Sehingga, kejelasan kewenangan ini perlu dilaksanakan terlebih dahulu, sebelum melakukan integrasi RPDAST kedalam rencana pembangunan desa tahun 2020. Ini yang menjadi latar belakang kami menggelar lokakarya tersebut,” tambahnya.

Dalam lokakarya selama tiga hari tersebut, para peserta juga telah rampung merumus prioritas kegiatan pengelolaan DAS untuk diintegrasikan dalam rencana pembangunan desa tahun 2020.

“Jadi intinya, prioritas aksi untuk 2020 harus merujuk pada RPJMD dan RPJMDES,merujuk pada Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) dan harus berdasarkan kewenangan pemerintah desa terkait kegiatan pengelolaan DAS serta mempertimbangkan program dukungan dari kabupaten/provinsi untuk desa,” tandas Yuven Wangge.

Ia kemudian memaparkan prioritas aksi itu akan dilakukan di tiga kawasan, yaitu di wilayah hulu, tengah dan hilir. Adapun prioritas kegiatan di kawasan hilir, misalnya membuat kajian resiko bencana masuk ke profil dan data desa; membuat Perdes penanggulangan bencana (menunggu revisi Perda Kabupaten Sikka tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Berikutnya, menyusun Perdes larangan pembakaran dan perlindungan mata air; membuat meraturan bersama Kepala Desa; melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis; melakukan penanaman di pinggir sungai; membuat jebakan air dan sumur resapan; membuat turap pengaman permukiman dan lahan; membuat turap pengaman abrasi pantai; pembuatan talud di daerah longsor; pembuatan
terasering serta pembuatan saluran irigrasi tersier.

Sedangkan prioritas kegiatan di Kawasan Tengah, beber Yuven Wangge, meliputi pembuatan drainase dan turap penahan; pembuatan terasering; penghijauan di mata air dan sekitar sungai; sosialisasi kepada masyarakat serta pelatihan dan simulasi Penanggulangan Bencana.

Sementara prioritas kegiatan di Kawasan Hulu, lanjutnya, yaitu meliputi perumusan keputusan kerjasama antar desa; sosialisasi kepada masyarakat; pembuatan turap pengaman kampung; pembangunan saluran drainase; pipanisasi air bersih; pembuatan tanggul penahan longsor; pengembangbiakan anakan pohon; melakukan reboisasi; pembuatan jebakan air danpenanaman di mata air.

Kegiatan lokakarya tersebut dihadiri 70-an orang, dari berbagai unsur. Diantaranya Bappelitbang Kabupaten Sikka; BPBD Kabupaten Sikka; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka; UPT KLH Kabupaten Sikka; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sikka; Forum DAS Kab. Sikka; Forum PRB Kab. Sikka/WTM; perwakilan dari 7 desa di DAS Dagesime-Magepanda; Perwakilandari 13 desa di DAS Riawajo (Kepala Desa & BPD ); serta perwakilan dari Camat Magepanda, Mego, Tanwawo, Paga. (k-5).

Editor: Julianus Akoit

Advertisements

Advertisements