YABIKU NTT Dukung Percepatan Pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual

“Angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya meningkat, seharusnya pembahasan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) di tingkat DPR RI sudah mendapat jawaban. Mengingat UU PKS yang diharapkan menjadi satu kebutuhan penting untuk melindungi kaum perempuan dan anak”, ungkap Anton Efi dalam diskusi konsolidasi dan penguatan pemahaman substansi rancangan UU PKS yang diselenggarakan Yabiku belum lama ini.

KEFAMENANU, HALAMANSEMBILAN.COM – Yayasan Bife Amnaut Bife Kuan (Yabiku) NTT mendukung percepatan pengesahan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) yang hingga saat ini masih menjadi pembahasan di tingkat DPR RI.

Antonius Efi, Direktur Yabiku NTT dalam diskusi terbatasnya dengan sejumlah perwakilan unsur lembaga keagamaan, pendidikan dan jaringan masyarakat sipil, berharap pengesahan UU PKS bisa segera dilakukan pasalnya sesuai data kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di kabupaten TTU setiap tahunnya meningkat.

“Angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya meningkat, seharusnya pembahasan di tingkat DPR RI sudah mendapat jawaban. Mengingat UU PKS yang diharapkan menjadi satu kebutuhan penting untuk melindungi kaum perempuan dan anak”, ungkap Anton Efi dalam diskusi konsolidasi dan penguatan pemahaman subtansi rancangan UU PKS yang diselenggarakan Yabiku belum lama ini.

Yabiku NTT sendiri merupakan salah satu lembaga layanan yang ada di kabupaten Timor Tengah Utara yang terlibat bersama lembaga layanan lainnya yang ada di Indonesia untuk menyusun draf rancangan UU PKS yang kini masih terus diperjuangkan agar secepatnya di sahkan menjadi UU.

Dijelaskan Anton Efi lebih lanjut, bahwa Draf Rancangan Undang – Undang Penghapusan kekerasan Seksual (UU PKS) telah dirancang bersama 0leh 115 anggota Forum Pengada Layanan, termasuk Yabiku NTT di 32 Provinsi di Indonesia sejak tahun 2014 bersama Komnas perempuan.

“Draf rancangan ini juga sudah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI dan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2016. Namun sampai saat ini draf rancangan Undang – Undang Penghapusan kekerasan seksual masih menjadi bahan pertimbangan dan bahan diskusi di tingkat nasional oleh anggota DPR RI. Untuk mendorong percepatan disahkannya draf rancangan UU PKS menjadi UU PKS, terus dilakukan advokasi oleh lembaga – lembaga layanan ditingkat nasional maupun lembaga – lembaga layanan di tingkat daerah masing – masing melalui diskusi – diskusi ataupun pertemuan – pertemuan untuk melihat Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang ada,” jelas Efi

Draf rancangan UU PKS ini, lanjut Efi, dibahas pertama oleh Forum Pengada Layanan (FPL) dan KOMNAS Perempuan terdiri dari 15 Bab dan 184 pasal. Setelah itu diserahkan ke badan legislasi DPR RI untuk dibahas dan ditetapkan menjadi 15 Bab dan 152 pasal dan selanjutnya draf rancangan UU PKS diberikan kepada pemerintah yakni KPP PA untuk dibahas dan ditetapkan menjadi 13 bab dan 152 pasal.

Menurutnya, Daftar inventaris masalah rancangan UU PKS usulan pemerintah itu sangat melemahkan DIM DPR RI dan masyarakat Sipil.

“Oleh sebab itu RUU PKS masih terus diperjuangkan di tingkat nasional dan juga daerah karena ada beberapa pasal yang belum diakomodir dan pasal – pasal tersebut yang menjadi kebutuhan korban kekerasan”, beber Efi saat ditemui media ini pada Sabtu (03/11/2018).

Untuk itu Yabiku NTT ingin mengajak kalangan masyarakat di kabupaten Timor Tengah Utara, stakeholder yang ada untuk mengetahui informasi perkembangan RUU PKS dan memberikan DIM RUU tentang penghapusan kekerasan seksual melalui diskusi konsolidasi yang terselenggara, serta meminta dukungan agar rancangan UU PKS ini dapat segera di sahkan menjadi UU oleh DPR RI.

Adapun tujuan diskusi konsolidasi substansi RUU PKS yakni, peserta mengetahui perkembangan perjalanan RUU PKS dan peserta melakukan DIM RUU tentang Penghapusan kekerasan seksual dan memasukkan usulan masyarakat sipil dibahas di tingkat DPR RI.

Hasil yang diharapkan dari diskusi konsolidasi substansi Rancangan UU PKS yang melibatkan 15 orang laki – laki dan perempuan dari perwakilan unsur lembaga keagamaan, pendidikan dan jaringan masyarakat sipil yakni, informasi perkembangan dari rancangan UU PKS diketahui peserta dan adanya DIM RUU tentang PKS dan memasukan usulan masyarakat sipil dibahas di tingkat DPR RI. (*)

Laporan Kontributor: Desiana Taolin
Editor: Julianus Akoit